GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU — Di tengah hiruk-pikuk Kecamatan Payung Sekaki, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho duduk bersama warga dalam agenda tahunan yang krusial yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Pada Kamis, 12 Februari 2026, forum ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan panggung bagi Agung untuk menegaskan arah kemudi pembangunan kota. Agung meminta warga tidak membuang peluang untuk menyampaikan aspirasi saat pucuk pimpinan daerah turun langsung ke lapangan.
"Jangan pernah melewatkan kesempatan ketika kepala daerah datang. Di sinilah kami menerima dan mengeksekusi masukan dari warga," kata Agung.
Ujian Prioritas Rp100 Juta
Salah satu poin yang memantik diskusi adalah kebijakan Rembuk Rukun Warga (RW) dengan alokasi Rp100 juta per wilayah. Bagi Agung, angka tersebut adalah instrumen untuk memaksa warga berpikir selektif.
Ia ingin masyarakat di tingkat tapak belajar menentukan mana kebutuhan yang benar-benar mendesak di tengah keterbatasan fiskal.
"Ini bukan soal uangnya sedikit atau banyak, tetapi bagaimana warga menentukan kebutuhan yang paling mendesak. Dengan anggaran Rp100 juta, usulan yang muncul pasti benar-benar prioritas," ujar Agung.
Kendati demikian, Agung menepis anggapan bahwa pembangunan hanya akan dibatasi pada angka tersebut. Untuk proyek-proyek strategis yang membutuhkan biaya jumbo mulai dari Rp500 juta hingga miliaran rupiah Pemerintah Kota tetap membuka keran anggaran sejauh usulan tersebut memiliki dasar urgensi yang kuat.
Payung Sekaki dalam Angka
Camat Payung Sekaki, Yurika Heriandani, mencatat ada beban ekspektasi yang besar dari sekitar 101.166 jiwa penduduk di wilayahnya. Dari hasil Rembuk RW di enam kelurahan yang telah dimulai sejak 27 Januari lalu, terkumpul 68 usulan prioritas.
Masalah lama masih mendominasi: pembangunan drainase untuk mengatasi banjir, semenisasi jalan lingkungan, pemasangan lampu jalan, hingga pembangunan box culvert. Semua usulan ini kini menanti sinkronisasi dengan kebijakan makro Pemko Pekanbaru.
Agung Nugroho mengklaim bahwa pembangunan masif sepanjang tahun lalu telah menjadikan Pekanbaru sebagai "kota idaman" di Provinsi Riau, yang memicu gelombang migrasi penduduk.
Namun, di balik klaim keberhasilan itu, Musrenbang kali ini menjadi ajang pembuktian: apakah Pemerintah Kota mampu mengakomodasi kebutuhan infrastruktur dasar di tengah pertumbuhan kota yang kian pesat.
Bagi Agung, kehadirannya di tingkat kecamatan bukan untuk membela diri atas kekurangan pemerintah, melainkan memastikan bahwa anggaran yang disusun benar-benar berangkat dari keringat dan masukan warga di garis depan.
