GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Politisi yang juga sebagai ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) asal Kabupaten Indragiri Hilir, Ikbal Sayuti, berharap Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid tidak menjadi korban kriminalisasi hukum terkait kasus yang saat ini menjeratnya.
Harapan tersebut disampaikan Ikbal menanggapi beredarnya surat sumpah bantahan atas sangkaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disebut-sebut berasal dari Abdul Wahid.
Ikbal mengatakan, apabila surat tersebut benar disampaikan oleh Abdul Wahid melalui istrinya dan berisi bantahan atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya, maka hal itu patut dihormati. Namun demikian, ia menegaskan bahwa penentuan bersalah atau tidaknya seseorang tetap menjadi kewenangan hukum.
"Seandainya surat itu benar disampaikan oleh Pak Wahid bahwa beliau tidak melakukan apa yang disangkakan, ya kita harus hormati. Tapi bagi saya, hukumlah yang akan menentukan," ujar Ikbal.
Sebagai putra daerah Indragiri Hilir, Ikbal mengaku memiliki perasaan yang sama dengan masyarakat lainnya yang tidak ingin putra terbaik daerahnya terjerat persoalan hukum. Namun ia juga menyadari bahwa sikap emosional tidak boleh mengalahkan fakta dan proses hukum yang sedang berjalan.
"Kita ini kan tidak tahu. Nanti mau membela ternyata memang salah, mau menyalahkan juga tidak berani. Tapi jujur dari hati, tentu kita tidak mau putra terbaik kita terkriminalisasi,"ujarnya.
Ia menyebutkan, hingga saat ini dirinya dan sejumlah politisi lain memilih untuk bersikap diam. Hal itu disebabkan minimnya data dan informasi yang bisa dijadikan dasar untuk mengambil sikap politik secara terbuka.
Menurut Ikbal, hingga kini Abdul Wahid belum pernah memberikan pernyataan langsung kepada media. Akibatnya, informasi yang beredar hanya bersumber dari pihak-pihak tertentu yang dinilainya cenderung memiliki kedekatan emosional dengan Abdul Wahid.
"Kami tidak pernah dapat statement langsung dari Pak Wahid. Yang ada ini hanya dari beberapa orang yang notabene memang penggemar Pak Wahid, tentu mereka membela,"tegasnya.
Ikbal menegaskan, sebagai sesama politisi dan berasal dari daerah yang sama, dirinya merasa bangga karena Abdul Wahid merupakan putra Indragiri Hilir yang dipercaya memimpin Riau. Oleh karena itu, ia berharap Abdul Wahid bisa bebas dan tidak terbukti bersalah secara hukum.
"Kami tentu berharap Pak Wahid bisa bebas dan lepas dari persoalan hukum, dan memang tidak bersalah. Itu harapan kami," ujarnya.
Meski demikian, Ikbal menegaskan pihaknya tidak berani mengklaim keaslian surat sumpah bantahan yang beredar, termasuk menilai substansi dan respons hukum atas surat tersebut. Ia menekankan pentingnya semua pihak menunggu proses hukum berjalan secara transparan dan objektif sesuai aturan yang berlaku.(*)
