Pemprov Riau Prioritaskan Kesehatan Ibu dan Anak
gagasanriau.com ,Pekanbaru-Pemerintah menjadikan peningkatan kesehatan ibu dan anak sebagai prioritas utama program kesehatan. Karena itu, Pemprov Riau sangat intens untuk menggalakkan program kesehatan ibu dan anak hingga pelosok daerah.
Wakil Gubernur Riau, H R Mambang Mit dalam acara sosialisasi bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP dan PA) RI, Linda Amalia Sari Gumelar baru-baru ini Hotel Aryaduta Pekanbaru mengatakan, saat ini angka kematian ibu dan anak di Riau masih tinggi. Karena itu, demi prioritas kesehatan ibu dan anak, Pemprov Riau bekerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Riau melakukan kampanye hidup sehat khususnya untuk ibu dan anak.
"Harapan kita angka kematian ibu saat ini bisa ditekan sehingga Riau tidak termasuk provinsi yang memiliki angka kematian ibu yang tinggi di Indonesia," ujar Mambang Mit.
Dijelaskan Mambang Mit, salah satu faktor yang berpengaruh dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas adalah status kesehatan masyarakat terutama status gizi dalam keluarga adalah perempuan. Dimana kualitas SDM dewasa sangat tergantung pada pertumbuhan dan perkembangan sejak dalam kandungan, bayi, anak dan remaja.
Untuk mendapatkan status gizi keluarga yang baik diperlukan pengetahuan, kemampuan dan perilaku gizi yang baik dan benar bagi setiap anggota keluarga. Perilaku gizi yang baik dan benar adalah perilaku untuk mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang cukup sesuai kebutuhan, baik macam maupun kualitasnya.
Seorang ibu sebagai pengelola atau penyelenggara makanan dalam keluarga mempunyai peranan yang besar dalam peningkatan status gizi anggota keluarga. Oleh karena itu, semestinya seorang ibu dibekali pengetahuan yang cukup tentang perilaku gizi yang baik dan benar bagi setiap anggota keluarganya serta mampu menyiapkan hidangan sebagai penerapan pesan utama gizi seimbang.
Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Riau, Dra Hj Septina Primawati Rusli MM mengatakan, seorang ibu memiliki peran yang sangat penting dalam rumah tangga. Karena lebih sering tinggal di rumah, maka seorang ibu rumah tangga berkewajiban untuk merawat segala macam perabot yang ada di dalamnya terutama untuk masalah kebersihan.
"Semua orang pasti tahu jika salah satu syarat untuk membentuk pola hidup sehat dalam keluarga adalah harus selalu menjaga kebersihan termasuk lingkungan tempat tinggalnya.
Selain membuat makanan, tugas lain ibu rumah tangga untuk menjaga kesehatan keluarga adalah memberi pendidikan untuk anak serta pengertian, terutama bagi mereka yang usianya masih di bawah enam tahun agar bisa mengatur pola hidup sehat dalam menjalani kegiatan mereka setiap hari," ujar Septina.
Selain itu, kata Septina, sebagai unit terkecil dari masyarakat, keluarga merupakan cermin kekuatan masyarakat, bangsa dan negara. Kekuatan bangsa dan negara terletak pada ketahanan keluarga.
"Terkait hal ini, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas sebuah keluarga. Di antaranya melalui gerakan KB nasional," sebut isteri Gubernur Riau ini.
Ketua Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Provinsi Riau ini juga mengatakan, keikutsertaan sebuah keluarga menjadi akseptor KB semata-mata tidak hanya bertujuan mengatur jarak kelahiran atau membatasi jumlah anak yang dimiliki. Lebih dari itu, menjadi akseptor KB manfaatnya sangat besar bagi kesehatan ibu dan anak maupun keluarga secara keseluruhan.
"Bukan itu saja, dengan ber-KB, ketahanan, kesejahteraan dan kualitas sebuah keluarga akan lebih mudah ditingkatan. Karena itu, mengingat betapa penting KB, maka bagi keluarga yang masih tergolong pasangan usia subur namun belum ber-KB, segeralah ikut KB. Terserah, apapun alat kontrasepsi yang ingin digunakan. Yang penting jangan sampai ditunda-tunda lagi," ajak Septina.
Menurut Septina, ketahanan, kesejahteraan dan kualitas keluarga dengan jumlah anak sedikit akan lebih mudah ditingkatkan dibandingkan keluarga yang jumlah anaknya banyak. Dan semakin sulit lagi apabila keluarga yang banyak anak itu tergolong keluarga miskin.
Saat ini masing-masing kecamatan juga sudah memberikan sosialisasi kepada kader Posyandu untuk mendapat bimbingan dan pelatihan. Dalam pelatihan itu, mereka akan memperoleh pengetahuan terkait kesehatan ibu dan anak, tentang gizi, penyakit menular, program Keluarga Berencana (KB) dan lainnya.
"Kita harap mereka mampu memahami untuk dirinya, juga mampu mensosialisasikannya pada masyarakat dan mampu memberi penyuluhan pada masyarakat terkait Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu (AKB-AKI) serta menganjurkan bagi para ibu rumah tangga agar rutin melakukan pemeriksaan kehamilan," kata Septina.
Jika ibu hamil rutin melakukan pemeriksaan pada petugas kesehatan, khususnya bidan desa, maka bisa terdeteksi lebih awal riwayat kehamilannya, apakah hamilnya normal atau tidak. Sebab, banyak ibu hamil sedang mengandung tapi tidak tahu memiliki penyakit lainnya seperti, penyakit gula, kejang-kejang dan kurang darah.
"Masyarakat tidak perlu takut melakukan pemeriksaan. Karena, Pemprov Riau telah mengadakan program gratis dan biayanya melalui dana jaminan persalinan atau jampersal," terang Septina.
Riau Terendah Angka Kematian Bayi dan Ibu
BADAN Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau menyatakan bahwa daerah Provinsi Riau berada pada urutan yang terendah di Indonesia dalam hal kematian bayi dan ibu saat melahirkan di rumah sakit. Salah satu program yang diterapkan Pemerintah Provinsi Riau adalah membebaskan biaya berobat bagi pasien miskin di Puskesmas dan RSUD Arifin Achmad.
Demikian disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Riau, Prof H Tengku Dahril MSc, beberapa waktu lalu. Mantan Kadiskanlut Riau ini menyebutkan, Riau merupakan yang berhasil dalam bidang kesehatan.
"Gubernur Riau sudah mencanangkan berobat gratis bagi pasien miskin. Provinsi Riau sudah duluan mencanangkan berobat gratis bagi pasien msikin sebelum Gubernur Jakarta Jokowi menerapkan berobat gratis bagi masyarakat miskin," terang Dahril.
Dahril menyebutkan, anggaran untuk kesehatan di Provinsi Riau sangat luar biasa yakni 6 hingga 10 persen dari APBD Riau. Dalam arti kata, pemerintah daerah sangat komitmen dengan kesehatan di Riau.
"Kendala kita saat ini masih banyak daerah terisolir yang belum tersentuh oleh kesehatan. Dengan ada sistem informasi teknologi kita akan mendorong kesehatan," ucap Dahril.
Jampersal
Sementara itu bagi yang sedang menanti kehadiran sang jabang bayi, kini tidak perlu lagi khawatir memikirkan biaya persalinan. Berkat program Jaminan Persalinan (Jampersal) dari pemerintah, ibu melahirkan tidak lagi dipungut biaya alias gratis.
Hal ini disampaikan Asfeni Amdkeb MKes dan Safitri SST, keduanya bidan serta pengurus IBI Provinsi Riau, usai menjadi pembicara seminar percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI dan AKB) beberapa waktu lalu.
Menurutnya, kini pemerintah turun serta membantu menurunkan AKI dan AKB dengan cara melaksanakan program Jampersal dimana ibu yang melahirkan tidak lagi pusing memikirkan biaya persalinan karena biayanya sudah ditanggung oleh pemerintah.
"Program Jampersal ini sangat luar biasa menurunkan AKI dan AKB di Indonesia serta Riau. Apalagi syarat pengajuannya cukup mudah, bisa pakai surat nikah atau surat keterangan domisili dari lurah," sebut Safitri.
Jampersal sendiri mencakup pelayanan ibu hamil, bersalin, perawatan nifas serta perawatan bayi hingga 28 hari pasca operasi. "Dari data yang kita dapatkan, hampir 95 persen persalinan yang dilakukan di RSUD Arifin Achmad telah menggunakan jampersal," ujar Safitri. (Advertorial)
LAINNYA
Tulis Komentar