gagasanriau.com ,Jakarta-Direktur Lembaga Kajian Strategis Nasional (LKSN), Irwan Suhanto, menilai kesalahan penggambaran peta Indonesia dalam e-KTP, kian membuktikan bobroknya proyek tersebut. "Kalau kemudian muncul masalah lain, itu sudah turunannya, hal seperti ini tidak bisa  dipandang sepele dan remeh," ujar Irwan saat berbincang dengan Aktual.co di Jakarta, Selasa (24/12).   Menurut dia, kecacatan itu tidak boleh dianggap remeh."Kemendagri harus menarik ulang smua produk apabila memang terjadi kesalahan, walau sekecil apapun," tegas dia   Ditambahkan dia, Mendagri wajib mengklarifikasi masalah ini agar tidak menjadi semakin multi-tafsir.   "Kalau wilayah teritori saja salah jangan-jangan besok burung garudanya yang dibuat salah menghadap," sindirnya   Terbukti pengadaan e-KTP dikerjakan secara sembarangan dan sembrono. Hal ini bisa dibuktikan setidak melihat fisik e-KTP. Dimana letak Pulau Jawa di Peta Indonesia yang ada di e-KTP, tersambung dengan Pulau Bali, NTB dan NTT. Padahal seharusnya, pulau-pulau tersebut tidak bergabung.   Sebelumnya, mantan bendahara umum partai Demokrat, Muhammad Nazarudin menyebut  mark up sebesar Rp 2,5 triliun di proyek dengan nilai total Rp 5,9 triliun tersebut. Nazar menyebut beberapa anggota DPR menerima uang dalam proyek ini. Dia juga menyebut Mendagri, Gamawan Fauzi ikut menerima uang.   Pihak Mendagri menganggap omongan Nazar adalah kebohongan besar. Bahkan Mendagri telah melaporkan Nazar ke pihak kepolisiaan dengan tuduhan pencemaran nama baik.   actual.co