gagasanriau.com ,Pekanbaru-Refleksi satu tahun kebijakan anggaran, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau akan menyajikan beberapa kajian terkait penggunaan uang rakyat dan kecurangan terjadi selama tahun 2013 ini,yang juga disebut tahun korupsi.

Minimnya penyerapan APBD tahun 2013 yang belum mencapai 76% dari total APBD yang ada tentunya memberikan gambaran umum atas kebijakan anggaran yang ada di provinsi Riau saat ini adalah belum terlaksananya kebijakan yang mengarah pada kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan  sarana pembangunan publik serta menimbulkan banyak pertanyaan tentang komitmen pemerintah dalam menjalankan amanah sesuai dengan amanat Undang-Undang yang telah di tentukan.

Komposisi APBD kabupaten dan kota se provinsi Riau selama tahun 2013 masih banyak menyisakan pertanyaan, ada beberapa daerah Kabupaten di Riau yang boros akan alokasi APBD nya, pemborosan ini dapat di lihat dari karakter daerah dalam  memanjakan pegawai melalui pos belanja tidak langsung.

Catatan ombudsman perwakilan provinsi Riau pada tahun 2013 ini tercatat ada ada 11 SKPD yang berada pada zona merah. Sehingga uang hasil pembayaran pajak dan retribusi daerah yang setiap tahun di bayarkan oleh rakyat hanya di manfaatkan oleh para pegawai-pegawai yang tidak produktif.

Kemudian rendahnya kesadaran pemerintah daerah dalam menjalankan rekomendasi BPK-RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan daerah juga mempengaruhi integritas kejujuran yang ada di tubuh SKPD maupun pimpinan tertinggi dalam sebuah pemerintahan.

Hasil pemerikasaan BPK setiap tahun mestinya menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Temuan BPK itu seakan hanya manjadi temuan yang tak bertuan, sehingga kesalahan-kesalahan administrasi setiap tahun berulang-ulang.

Selain itu, buruknya proses perencanaan penganggaran dari tahun ke tahun mengakibatkan rendahnya kualitas anggaran di beberapa daerah khususnya di provinsi Riau dan beberapa kabupaten/Kota di Riau.

Porsi anggran publik sering menjadi suatu hal yang di lupakan oleh ekskutif maupun legislative di daerah, karena kecendrungan pemerintah daerah selelu berulang-ulang melakukan kesalahan fatal dalam proses perencenaan anggaran.

Untuk itu setiap kebijakan atas anggaran harus di kritisi secara berkelanjutan sehingga kedaulatan atas anggaran segera terwujud.

Dari seabrik masalah di atas maka kami dari forum indonesia untuk transparansi anggaran (FITRA) Provinsi Riau perlu melakukan analisis dan advokasi yang di rangkum dalam bentuk catatan akhir tahun 2013.

Secara umum tujuan kegiatan ini menurut FITRA adalah untuk mengevaluasi dan memberikan catatan penting selama perjalanan pelaksanaan APBD Provinsi Riau tahun 2013 mulai dari perencanaan sampai Realisasi murni dan perubahan.

Ady Kuswanto