gagasanriau.com ,Tembilahan-Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Alimuddin RM, secara rersmi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2013 di Gedung Engku Kelana, jalan Baharuddin Yusuf, Selasa (9/4). Setelah dilakukan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan secara teknis oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam rangka mensingkronkan target yang akan capai. Semuanya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. “Minimal apa yang menjadi keinginan masyarakat dapat terealisai. Memang kalau secara keseluruhan belum bisa terpenuhi,” ungkap Sekda. Saat ditanya mengenai anggran yang dibutuhkan untuk membangun Negeri Seribu Jembatan kedepannya, Sekda mengaku belum bisa mengetahui. Karena baru akan memasuki tahapan pembahasan oleh masing-masing SKPD. Berbagai usulan akan dipersiapakan dalam Musrenbang tingkat Kabupaten Inhil. Setidaknya melalui Musrembang, dikatakan Sekda, apa yang menjadi sekala prioritas bisa tergambarkan. Sehingga pemerintah dapat mengambil langkah-langkah kongkrit terkait rencana kebijakan pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang. “Musrenbang merupakan wadah aspiratif masyarakat dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah secara kolaboratif dengan melibatkan stake holder pembangunan Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta,”katanya. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil, Hj Alvi Furwanti Alwie menambahkan jika merujuk pada data Rencana Jangka Panjang Daerah (RJPD), dana yang dibutuhkan untuk membangun Inhil bisa mencapai Rp 4,25 T. namun saat ini pihaknya belum bisa menyimpulkan karena masih dalam tahap pembahasan. “Saat ini kita masih melakukan pembahasan. Semua belum final, jadi belum dapat menyebutkan anggkanya,” kata Alvi. Seperti diketahui Musrenbang merupakan tahapan dari proses perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 25 tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan Nasional. Dimana kegiatan dimulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga ketingkat paling atas yakni tingkat Nasional. Sebagai bagian dari arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, maka prioritas pembangunan sesuai keinginan tiga elemen, pemerintah, masyarakat dan pihak sewasta. Namun yang paling penting bagaimana dari Musrembang dapat meningkatkan pengembangan ekonomi, kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan Publik.