gagasanriau.com ,Jakarta-Dinilai banyak merugikan rakyat, para bupati dan wali kota menolak Pilkada yang dipilih oleh DPRD.

"Kalau mengembalikan Pilkada itu ke DPRD, sama dengan merampas kedaulatan rakyat," kata Bupati Kutai Timur Isran Noor dalam Rakornas APEKSI dan APKASI di Manado, Sabtu (11/1). Ia mengatakan seharusnya jangan sampai ada yang merampas hak dan kedaulatan rakyat, apalagi mereka hanya menggunakan hak dan kedaulatannya lima tahun sekali, maka hal ini harus menjadi perhatian semua. Isran mencontohkan, ada bupati yang mengaku merasa lebih tenang, karena dipilih langsung rakyat daripada oleh sekelompok orang yang mewakili masyarakat. Bupati Bolaang Mongondow Timur Sehan Landjar mengatakan, sangat tidak setuju jika Pemilihan kepala daerah dilakukan DPRD, karena itu merugikan masyarakat. "Memang politik itu mahal, tetapi bisa ditekan, saya contohnya dengan 28 lembar baliho dan uang sekitar Rp1,1 miliar bisa dipilih, jadi dusta kalau tak bisa dilakukan," kata Sehan. Ia pun mengingatkan agar para kepala daerah jangan sampai cepat-cepat menerima eksperimen dari Menteri Dalam Negeri, karena itu bisa saja menyebabkan masalah. Bupati Lanijaya Befa Jigibalon SE MSi, mengatakan pada dasarnya ia setuju dengan Pilkada langsung, tetapi ia tak mau hal tersebut dilakukan di Papua. "Harus selalu diingat hanya ada dua otonomi khusus di Indonesia yakni Papua dan Aceh, maka ini kalau ada Pilkada langsung silahkan tetapi jangan di daerah kami," katanya. (Ant)