GagasanRiau.Com Pekanbaru - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Sekretaris Daerah Kota (Sekdako), M Noer akan memotong gaji Tenaga Harian Lepas (THL) buruh kebersihan. Untuk itu DPRD Kota Pekanbaru dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Pemanggilan M Noer itu, akan dilakukan dalam waktu dekat. Rencana pemanggilan ini, berkaitan dengan kebijakannya melakukan pemotongan gaji Tenaga Harian Lepas (THL) terutama petugas buruh sampah yang ada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pekanbaru.

Menurut dewan, kebijakan M Noer ini dianggap kurang berpihak terhadap warga Pekanbaru khususnya masyarakat kecil. Sebab, pemotongan gaji THL lapangan tersebut, jelas berdampak buruk terhadap layanan publik. Dia tidak ingin persoalan sampah kembali menjadi kemelut seperti kejadian yang lalu.

"Kita minta Sekko meninjau kembali  surat edaran pemotongan gaji buruh lapangan itu. Beban kerjanya lebih berat dari THL kantoran," kata Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Pekanbaru, Ida Yulita Susanti SH MH, saat dikonfirmasi, Kamis, (3/11/16).

Menurutnya, perbandingan beban kerja antara THL kantoran dengan THL lapangan jelas sangat berbeda. Bila THL kantoran dipotong gajinya lalu melakukan mogok bekerja, layanan tetap berjalan seperti biasa. Akan tetapi, buruh lapangan (buruh sampah DKP, red) dipotong gajinya, lalu protes dan tidak bekerja mengangkut sampah, maka dampaknya akan sangat luar biasa.

"Kalau ini terus bergulir, saya menilai kebijakan ini tidak populer, buruh lapangan (buruh sampah DKP, red) itu beban kerjanya lebih tinggi, dan berdampak langsung dengan pelayanan publik," cetus Anggota Komisi I ini.  

Dari data yang ditelusuri, jumlah THL di Kota Pekanbaru saat ini hampir imbang dengan jumlah pegawai negeri (ASN, red). ASN berjumlah sekitar 7000 orang dan THL berjumlah 6800 orang. APBD Kota Pekanbaru saat ini mengalami penurunan drastis. Dari Rp3,1 triliun, turun di APBD Perubahan menjadi Rp2,4 triliun. Dari Rp2,4 triliun itu, Rp1,2 triliun nya itu merupakan anggaran untuk gaji pegawai.

Soal gaji THL yang jumlahnya hampir sama banyak dengan pegawai saat ini, disebutkan Ida, memang kondisi Pemko sekarang sedang kritis dan dilanda krisis keuangan. Bahkan, Pemko Pekanbaru sudah tidak mampu lagi untuk bayar gaji seperti yang sebelumnya.

"Memang tidak sanggup, mau gimana lagi. Kita akan gelar hearing, dan akan dilakukan untuk mencarikan solusi. Bagaimana caranya agar buruh sampah ini agar tidak dkurangi gajinya," tutupnya.

Editor Arif Wahyudi