Pasca di PHK, 11 Mantan Karyawan Gugat RTv 1,1 Miliar Digugat Balik


Dibaca: 573 kali 
Selasa,19 Februari 2019 - 21:28:57 WIB
Pasca di PHK, 11 Mantan Karyawan Gugat RTv 1,1 Miliar Digugat Balik 11 orang matan karyawan
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Sudahlah di PHK tanpa pesangon, 11 orang mantan karyawan PT Riau Media Televisi (RTv) saat ini harus menghadapi gugatan balik dari tergugat sebesar  hampir Dua Miliar, dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
 
Niat hati menuntut hak untuk mendapatkan pesangon pasca di PHK, 11 mantan karyawan RTv, sejak Desember 2018 yang lalu mendaftarkan gugatan ke PN Pekanbaru. Gugatan tersebut, diantaranya menggugat RTv agar membayar Pesangon beserta kerugian materiil dan immateriil sebesar 1,1 Miliar Rupiah. 
 
Namun apa daya, jalannya gugatan tidaklah lempang. Dalam replik yang dilayangkan pihak RTv selaku tergugat, RTv justru menggugat balik sebelas mantan karyawan tersebut, dengan total gugatan sebesar 1, 7 Miliar Rupiah. Hingga saat ini, kedua belah pihak masih menjalani persidangan mempertahankan gugatan masing-masing. 
 
“Hari ini (Senin 18/2) kita masih sidang dengan agenda meminta keterangan dari saksi yang dihadirkan tergugat, “ kata Dedi Harianto Lubis, salah satu Kuasa hukum penggugat, saat dimintai keterangan di PN Pekanbaru Senin pagi tadi. 
 
Dedi, menambahkan, bahwa dari fakta persidangan ternyata Perusahaan menuduh karyawan melakukan pelanggaran berat dengan dasar peraturan perusahaan yang sudah tidak berlaku lagi, peristiwa protes dilakukan 21 Mei 2018, namun perusahaan menggunakan peraturan perusahaan yang baru disahkan dinas tenaga kerja pada Juni 2018, ini tidak benar, tidak bisa aturan itu berlaku surut, selain itu, sesungguhnya pihak pekerja ini sudah mendapatkan sanksi, karena pasca protes, mereka dirumahkan dan selama drumahkan hanya diberi gaji 50%, itu melanggara undang-undang ketenagakerjaan, seharusnya jika pekerja drumahkan, perusahaan berikan haknya tetap utuh 100%, itu amanah undang undang," ungkap Dedi.
 
Perkara PHI antara Mantan karyawan dengan perusahaan RTv ini, menurutnya, sudah bergulir sejak Desember tahun lalu. Sebelum upaya hukum ini diambil, pihaknya telah mendampingi klien mereka, saat proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. 
 
“Sebelum di Pengadilan, kasus ini sudah ditangani Dinas Tenaga Kerja dan  transmigrasi Kota Pekanbaru, dengan hasil berupa anjuran agar Pihak RTv membayarkan pesangon kepada Sebelas mantan karyawan mereka. Namun pihak RTv tidak mematuhi anjuran, dan terpaksa kawan kawan mantan karyawan melalui kami menggugat ke Pengadilan”, lanjut Dedi, bipartit pun sebelumnya sudah dua kali dilaksanakan, dan juga buntu.
 
Salah  seorang mantan karyawan Wellly Permana menambahkan bahwa perkara ini dimulai setelah 20 orang karyawan PT Riau Media Televisi melakukan aksi protes atas keterlambatan pembayaran gaji  yang selalu berulang terjadi sejak Dua tahun terakhir. Aksi protes diwarnai dengan tindakan mematikan siaran selama lebih kurang satu jam. 
 
“Saat aksi itu kami lakukan 21 Mei 2018 lalu, kami merasa ini sudah klimaks. Apalagi, saat itu merupakan hari kelima puasa Ramadhan, bisa dibayangkan bagaimana kami berpuasa tanpa ada uang ditangan,” jelas Welly, yang sudah mengabdi 17 tahun di RTv. 
 
Namun sayangnya, aksi tersebut justru berujung sanksi sepihak yang dikeluarkan manajemen dengan dirumahkannya 20 orang karyawan tersebut. selama menjalani masa dirumahkan, pihak perusahaan juga memotong upah karyawan sebesar 50 persen. Anehnya lagi, saat  proses dirumahkan , perusahaan justru menarik Enam orang karyawan yang telah dirumahkan, untuk bekerja kembali. 
 
“ Mereka anggap kami melakukan kesalahan berat, namun dalam memberi sanksi kami justru mereka pilih pilih,”lanjut Welly. 
 
Dalam beracara di pengadilan hubungan industrial, PT Riau Media Televisi tampil percaya diri tanpa menggunakan jasa bantuan hukum. Dalam beberapa kali agenda sidang, hadir Direktur Operasional PT Riau Media Televisi Sumedi Susanto yang didampingi salah seorang Manajer dan staf HRD. Dalam replik yang telah disampaikan kepada hakim, PT Riau Media Televisi menampik hampir seluruh materi tuntutan. 
 
Tidak hanya itu, pihak RTv juga tetap berpendapat bahwa sebelas karyawan telah melakukan kesalahan berat dan memenuhi unsur pelanggaran ketentuan Undang Undang Ketenagakerjaan. Dedi, juga menambahkan, bahwa sangat Berharap Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat memberikan putusan yang objektif dan tidak bermain mata dengan pihak perusahaan, ya, rekan-rekan pekerja sempat gelisah karena beberapa kali menghadiri persidangan melihat ada yang janggal, tutupnya***

Akses gagasanriau.com Via Mobile m.gagasanriau.com
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat,12 Juli 2019 - 15:21:01 WIB

    KPK Harus Usut Tuntas Kasus Bowo Sidik Libatkan Pemkab Meranti

    KPK Harus Usut Tuntas Kasus Bowo Sidik Libatkan Pemkab Meranti GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau mendukung penuh KPK untuk mengusut tuntas dalam kasus anggota DPR RI Bowo Sidik yang diduga melibatkan pejabat di Kabupaten Kepulauan Meran
  • Selasa,09 Juli 2019 - 20:29:52 WIB

    Kapolda Riau Didesak Tindak Tegas Judi Gelper

    Kapolda Riau Didesak Tindak Tegas Judi Gelper GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU -- Kapolda Riau Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo didesak untuk bertindak tegas terhadap praktek perjudian berkedok gelanggang permainan (gelper) yang tumbuh subur di Kota Pekanbaru dan beberapa kota
  • Selasa,09 Juli 2019 - 17:08:10 WIB

    GRB Layangkan Surat ke KPK Pertanyakan Bupati Bengkalis Tak Kunjung Ditahan

    GRB Layangkan Surat ke KPK Pertanyakan Bupati Bengkalis Tak Kunjung Ditahan GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Gerakan Riau Bersih (GRB) melayangkan surat untuk mempertanyakan kepada KPK RI terkait belum ditahannya dua kepala daerah yang sudah ditetapkan Tersangka oleh lembaga kebal hukum tersebut.
  • Selasa,09 Juli 2019 - 15:42:47 WIB
    Demo di Kejati Riau;

    ''KPK'' Desak KPK Tangkap Walikota Dumai Zulkifli AS

    ''KPK'' Desak KPK Tangkap Walikota Dumai Zulkifli AS GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU  - Gabungan masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Pengawasan Korupsi (''KPK'') mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menangkap Walikota Dumai Zulkifli AS.
  • Jumat,05 Juli 2019 - 00:31:13 WIB

    Dalam Kasus Bowo Sidik, KPK Diminta Usut Gratifikasi Melibatkan Pejabat Kabupaten Meranti

    Dalam Kasus Bowo Sidik, KPK Diminta Usut Gratifikasi Melibatkan Pejabat Kabupaten Meranti GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut tuntas soal kasus gratifikasi anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso berasal dari pengurusan anggaran di dua daerah. Dan salah satunya adalah
KABAR POPULER
KANTOR PUSAT:
Jl. Kertama Marpoyan Damai Perum Nusa Indah A48 Pekanbaru, Riau. 28125
Email: [email protected]
DOWNLOAD APP GAGASANRIAU.COM

  
tembilahan situspoker situspoker agenpoker daftarpoker reviewpoker pokerterbaru poker