[caption id="attachment_5100" align="alignleft" width="300"] Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pekanbaru harus merogoh anggaran sebanyak 3,8sampai 4 Milyar Rupiah untuk pembayaran Lampu penerangan non meterisasi yang tersebar di 2500 titik.[/caption]

gagasanriau.com ,Pekanbaru- Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pekanbaru harus merogoh anggaran sebanyak 3,8sampai 4 Milyar Rupiah untuk pembayaran Lampu penerangan non meterisasi yang tersebar di 2500 titik. Hal ini dikeluhkan oleh Kepala Dinas DKP Syafril karena dia menilai tagihan yang diajukan oleh PLN Riau tersebut tidak masuk akal dan terkesan membohongi dinasnya.

Syafril Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru menyebutkan bahwa pihaknya akan menyewa jasa konsultan untuk mencari tahu kebenaran apakah pembayaran sebanyak itu memang benar atau tidak.

"Kami tidak tahu, setiap bulan kami harus bayar 3,8 sampai dengan 4 Milyar rupiah ilegal atau legalnya kami tidak tahu yang jelas tiap bulan kami bayar segitu hanya untuk Penerangan lampu jalan di 2500 titik" Jelas Syafril Kepada gagasanriau.com saat di temui di kantornya, Kamis (10/10/13).

Menurut Syafril untuk sementara untuk penerangan yang masih non meteresisi akan di lelang, hal ini katanya untuk menghindari pembayaran yang cukup membengkak.

"Sekarang pihak kami sedang berupaya memproses lampu-lampu penerangan yang masih ilegal itu mau dilegalkan lampu yang mati-mati akan dilelang Sebab tidak teratasi sama kami (DKP), terlalu banyak, jadi kami mau ada yang bantulah" tambahnya memberikan solusi.

“Dan sementara waktu kebenaran akan pembayaran tersebut akan di usut tuntas. Kami akan membawa Konsultan yang memahami masalah 2500 titik sekarang yang ada, soalnya kami lihat PLN menghitung lampu lampu di sekitar  gang yang  dicangkok oleh warga dan di pasangan lampu besar-besar saat dipantau PLN, selalu dihitung 2 X lipat pulsanya, lampu mati tetap dihitung" keluhnya.

Dian Rosari