GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melanda Riau di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Abdul Wahid. Sepanjang tahun 2025, sekitar 1.000 hektare hutan dan lahan di Riau telah terbakar.
Asap karhutla bahkan menyebar ke negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.
Data dari Sipongi Kementerian Kehutanan menunjukkan, hingga Juni 2025 karhutla telah melanda 27 provinsi dengan total luas 8.594 hektare. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 120 kejadian karhutla terjadi sepanjang tahun ini, memperlihatkan lemahnya upaya pencegahan dari pemerintah pusat.
Kondisi ini dinilai bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo yang sebelumnya telah memerintahkan pencegahan dini karhutla. Bahkan, pemerintah telah membentuk Desk Koordinasi Penanganan Karhutla pada Maret 2025 yang melibatkan BNPB, TNI, Polri, KLHK, dan Kemenhut. Namun kenyataannya, kebakaran terjadi di hampir seluruh provinsi prioritas, termasuk Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel.
WALHI Soroti Gagalnya Pengendalian Karhutla di Riau
Direktur Eksekutif WALHI Riau, Boy Jerry Even Sembiring menyebut Gubernur Riau Abdul Wahid gagal mengendalikan karhutla. Ia menilai, status tanggap darurat yang diberlakukan tahun ini menunjukkan penurunan kinerja dibandingkan tahun 2024 yang hanya siaga darurat.
"Keberadaan titik api di hampir seluruh wilayah Riau membuktikan lemahnya implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang penanggulangan karhutla. Pemerintah daerah seharusnya menjadikan perda ini sebagai dasar tindakan nyata," tegas Boy.
Analisis spasial WALHI Riau melalui satelit Aqua dan Terra mencatat 310 titik panas berlevel kepercayaan tinggi (di atas 70%) tersebar di 9 dari 12 kabupaten/kota, dengan Rokan Hulu dan Rokan Hilir sebagai daerah terdampak terbesar.
Boy juga menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap korporasi pemegang izin. Ia meminta agar izin perusahaan yang berulang kali terbakar, seperti PT Berlian Mitra Inti, dicabut dan diproses secara hukum.
“Penegakan hukum jangan hanya menyasar pelaku individu. Perusahaan yang lalai juga harus ditindak. Kapolda Riau harus membuktikan komitmennya,” kata Boy.
Karhutla Ancam Kesehatan dan Diprotes Negara Tetangga
Ketua Dewan Daerah WALHI Riau, Jasmi, mengungkapkan bahwa karhutla menyebabkan menurunnya kualitas udara di sejumlah wilayah. Berdasarkan data IQAir, kualitas udara di Siak, Kampar, dan Dumai berada dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Di Rokan Hilir, kualitas udara bahkan sempat masuk kategori sangat tidak sehat pada 21 Juli 2025.
“Pemerintah wajib melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana amanat UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,” ujar Jasmi.
Ia juga menyoroti polusi tambahan dari Fly Ash and Bottom Ash (FABA) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Tenayan Raya di Pekanbaru, serta tidak berfungsinya dua alat pemantau ISPU di kota tersebut.
Lebih jauh, Jasmi menekankan bahwa dampak karhutla kini menjadi isu internasional. Asap dari Riau terdeteksi memasuki wilayah Teluk Kemang, Malaysia. Pemerintah Malaysia dan Singapura bahkan telah mengirimkan nota protes diplomatik kepada Indonesia.
“Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas mengharuskan Indonesia mencegah hal ini. Pemerintah harus serius, karena dunia sedang memperhatikan,” tutup Jasmi.(*)