GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Ditengah derasnya serangan dan kritik terhadap Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Raja Juli Antoni, Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Riau, Kelmi Amri, angkat suara memberikan tanggapan.
Raja Juli Antoni yang juga Sekjen PSI sekaligus putra daerah asal Riau, menjadi sorotan usai dipanggil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI terkait isu deforestasi dan bencana banjir di sejumlah wilayah Sumatera.
Dalam RDP tersebut, sejumlah anggota DPR mendesak agar Raja Juli Antoni mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Mereka menilai peningkatan aktivitas deforestasi dan kerusakan hutan di Sumatera menjadi faktor utama penyebab banjir besar yang terjadi berulang dalam beberapa waktu terakhir.
Raja Juli Antoni yang juga putra asli Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) itu diminta dianggap harus bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang menimbulkan bencana dan merugikan masyarakat di berbagai wilayah.
Menanggapi desakan tersebut, Ketua DPW PSI Riau, Kelmi Amri, menyampaikan bahwa mekanisme pergantian atau pencopotan menteri bukan menjadi ranah tekanan publik atau politisasi yang berkembang, melainkan menjadi kewenangan penuh Presiden sesuai hak prerogatif yang dimilikinya.
"Presiden yang punya hak prerogatif terkait itu," tegas Kelmi Amri.
Menurutnya, desakan agar Raja Juli Antoni mundur seharusnya tidak dipaksakan menjadi opini publik yang tidak berdasar, sebab harus melihat proses dan data secara objektif.
Kelmi juga memberikan apresiasi atas sikap Raja Juli Antoni yang dinilai tetap bertanggung jawab dan terbuka dalam menjelaskan situasi faktual di lapangan.
Menurutnya, dalam forum resmi RDP bersama Komisi IV DPR RI, Raja Juli Antoni telah menyampaikan paparan lengkap mengenai kondisi yang terjadi serta langkah-langkah kebijakan yang telah diambil.
"Kita apresiasi kepada Raja Juli karena beliau bertanggung jawab. Dan di hadapan DPR Komisi IV beliau sudah paparkan kondisi yang terjadi," jelas Kelmi.
Ia berharap agar polemik yang berkembang tidak justru mengaburkan fokus utama, yaitu upaya penyelamatan lingkungan, penegakan hukum terhadap perusak hutan, serta percepatan penanganan dampak bencana yang dirasakan masyarakat.
PSI Riau, ujar Kelmi, tetap mendukung agenda reformasi tata kelola kehutanan dan lingkungan untuk keberlanjutan dan kesejahteraan rakyat.(*)
