GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Semua pihak di Provinsi Riau berupaya untuk optimalisasi pendapatan, yang tujuannya untuk menaikkan kembali APBD Riau yang tuntun drastis dan hanya tersisa 8,3 Triliun, padahal biasanya APBD Riau selalu diatas 10 Triliun.
Banyak ancaman yang akan diterima pemerintah daerah jika kondisi APBD Riau tidak naik dari kondisi saat ini.
Di antaranya pembangunan tidak bisa maksimal akibat ketersediaan anggaran yang sedikit, dan pendapatan pegawai yang akan dikurangi.
Namun yang sangat menyedihkan, jika tahun 2027 APBD Riau tidak juga bisa naik diatas 10 Triliun, maka ancaman bagi seluruh pegawai Pemerintah Provinsi riau kehilangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang selama ini sangat besar diterima pegawai.
Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Riau Budiman Lubis, menurutnya saat ini pihaknya di DPRD dan pemerintah wanti-wanti apbd Riau 2027 apabila tidak tercapai diatas 10 Triliun maka TPP pegawai akan hilang.
"Karena saat ini belanja pegawai tahun 2026 sudah mencapai 3,4 triliun, artinya lebih dari 40 persen, padahal yang dibolehkan hanya 30 persen saja,"ujar Budiman Lubis.
Ini menurut Budiman sudah diatur dalam UU nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terkait aturan belanja pegawai.
"Berlaku penuh paling lambat 1 Januari 2027. Aturan ini bertujuan meningkatkan produktivitas daerah dan efisiensi anggaran. Berikut poin penting terkait batasan belanja pegawai 30 persen,"ujar Budiman.
Maka tidak ada cara lain, seluruh pegawai di Pemprov juga harus ikut memikirkan bagaimana meningkatkan dan optimalisasi pendapatan.
Sebagaimana diketahui, DPRD sudah membentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan dan Pemprov juga sudah membuat tim terpadu dalam meningkatkan pendapatan tersebut.
"Maka apabila APBD kita tercapai 10 atau 11 triliun maka TPP Insya Allah akan aman,"tegas Budiman.(*)