GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU, – Misteri bungkamnya manajemen PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) terkait selisih (gap) produksi 10.000 barel per hari terus memicu polemik.
Saat ini publik mulai mempertanyakan efektivitas investasi pengeboran masif yang dilakukan PHR. Apakah benar untuk meningkatkan produksi nasional, atau sekadar "menghabiskan" anggaran pengeboran tanpa hasil yang sepadan?
Dugaan inefisiensi ini mencuat setelah realisasi lifting di Blok Rokan dilaporkan tidak sebanding dengan biaya modal (Capex) triliunan rupiah yang telah dikucurkan.
Dengan potensi kerugian pendapatan negara mencapai Rp4,2 Triliun, suara-suara kritis dari Bumi Lancang Kuning mulai mendesak agar Komisi VII DPR RI dan DPRD Riau segera turun tangan.
Baca juga : Investasi Triliunan di Blok Rokan Dipertanyakan, PHR Gagal Penuhi Target Produksi Nasional?
Manajemen Eksklusif, Minim Transparansi
Ketertutupan manajemen PHR dalam memberikan klarifikasi kepada media massa dinilai sebagai preseden buruk bagi tata kelola BUMN.
Padahal, Blok Rokan adalah aset vital nasional yang keberhasilannya sangat dinanti masyarakat Riau.
"Jangan sampai rakyat Riau hanya jadi penonton di tengah klaim-klaim keberhasilan yang tidak sinkron dengan fakta lifting. Kalau PHR bungkam, berarti ada yang tidak beres di 'dapur' mereka. Dewan harus segera panggil melalui RDP," tegas Anton, aktivis Jaringan Kedaulatan Rakyat (Jangkar) Riau Rabu malam (11/3).
Jangkar kata Anton terus memantau perkembangan transisi Blok Rokan. Namun menurut Anton sejak diambil alih PHR terlalu banyak drama dan menunjukan tren buruk terhadap daerah.
Tantangan Kedaulatan Energi
Publik Riau kata Anton menuntut jawaban konkret: Mengapa dengan jumlah sumur baru yang mencapai ratusan, produksi justru sulit menembus target 170.000 BOPD?
Hal ini memunculkan desakan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif terhadap seluruh kontrak pengeboran di PHR sejak masa transisi.
Masyarakat Riau kata anton berharap agar wakil rakyat di Komisi IV DPRD Riau tidak tinggal diam melihat aset di tanah kelahirannya dikelola dengan manajemen yang tertutup dan diduga tidak efisien.
Keberlanjutan produksi Blok Rokan bukan hanya soal angka, tapi soal marwah kedaulatan energi nasional.