GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU, — Sungguh ironis kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) ini hingga memicu kontroversi.
Pasalnya di tengah pengakuan defisit anggaran dan sulitnya likuiditas daerah, Pemprov Riau justru kedapatan menggelontorkan dana fantastis mencapai Rp112,8 miliar hanya untuk membangun fasilitas mewah instansi vertikal.
Berdasarkan data yang dihimpun dari LPSE Provinsi Riau menunjukkan tiga paket proyek "kakap" yang sedang berjalan, yakni Lanjutan RS Bhayangkara (Rp70 M), RS Tentara (Rp33 M), dan pembangunan Rumah Dinas Kepala Kejati Riau (Rp9,8 M).
"Sok Paten Tapi Susah"
Menanggapi hal tersebut, ekonom senior Riau, Peri Akri, tidak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Ia menilai langkah Pemprov Riau yang memprioritaskan hibah ratusan miliar ke instansi luar, yang seharusnya menjadi tanggung jawab APBN sebagai bentuk salah urus anggaran yang fatal.
"Tidak tepat! Sangat tidak tepat. Kita dalam menghadapi situasi likuiditas yang sulit sekarang, ketat ya likuiditasnya. APBD defisit, tapi ceritanya unik saja itu," tegas Peri Akri kepada GagasanRiau.com, Selasa (17/3).
Peri menyindir sikap pemerintah yang terkesan ingin terlihat dermawan dan "cari muka" di hadapan instansi vertikal, sementara kebutuhan dasar masyarakat Riau sendiri belum terpenuhi akibat anggaran yang cekak.
"Awak mengaku-ngaku susah, tapi niat-niat bantu orang pula, awak saja tak selesai. Sok paten, ya?" imbuhnya dengan dialek khas Melayu Riau.
Optimalisasi Anggaran yang Nihil
Kritik Peri Akri semakin tajam saat menyinggung pemanfaatan dana daerah yang tidak optimal. Alih-alih digunakan untuk menambal defisit atau pembangunan yang berdampak langsung pada ekonomi rakyat, anggaran justru "tumpang tindih" untuk urusan yang bukan kewajiban utama daerah.
Bahkan, ia menyoroti dugaan penggunaan dana umat (Baznas) yang ikut terseret dalam pembangunan infrastruktur di lingkungan Polda Riau.
Dia menganggap hal ini sebagai bukti bahwa manajemen prioritas di Riau sedang mengalami krisis logika.
"Kata kuncinya itu, tidak optimal. Anggaran itu nggak optimal. Kenapa nggak dioptimalkan saja anggaran yang ada untuk kebutuhan di sini (Riau)?" tanya Peri.
Transparansi Dipertanyakan
Munculnya lelang proyek ratusan miliar di awal tahun anggaran 2026 ini memunculkan kecurigaan publik mengenai adanya kepentingan di balik layar.
Masyarakat mendesak agar DPRD Riau segera memanggil Dinas PUPR-PKPP untuk menjelaskan alasan dibalik "obral" hibah mewah ini di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang berdarah-darah.
Hingga berita ini dinaikkan, Pemprov Riau belum memberikan pernyataan resmi mengenai urgensi pembangunan rumah dinas dan rumah sakit instansi vertikal tersebut di tengah bayang-bayang defisit APBD.
