GAGASANRIAU .COM, PEKANBARU,– Ternyata, harapan publik agar Blok Rokan menjadi tulang punggung kedaulatan energi pasca-transisi dari Chevron tampaknya mulai menemui jalan terjal.
PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) kini dituding melakukan inefisiensi besar-besaran setelah realisasi produksi minyak (lifting) dilaporkan jauh di bawah target yang disepakati.
Data yang beredar menyebutkan adanya gap produksi mencapai 10.000 barel per hari. Jika dikonversi ke rupiah dengan harga minyak dunia saat ini, angka tersebut setara dengan potensi kerugian pendapatan negara sebesar Rp4,2 Triliun per tahun.
Sebuah angka yang fantastis di tengah klaim PHR yang menyebut telah melakukan pengeboran masif ratusan sumur baru.
Baca juga : Menakar Jawaban PHR: Klaim Pemulihan Limbah Prudent di Tengah Jeritan Warga dan Ancaman Pipa Tua
Manajemen Bungkam, Transparansi Dipertanyakan
Sikap tertutup manajemen PHR saat dikonfirmasi semakin memperkuat spekulasi adanya masalah internal yang sistemik.
Anton salah satu aktivis Jaringan Kedaulatan Rakyat (Jangkar) Riau menilai, agresivitas pengeboran sumur yang mencapai 500 unit per tahun tidak berbanding lurus dengan hasil di lapangan.
"Jangan sampai triliunan rupiah uang negara hanya habis untuk mengejar target jumlah sumur tanpa memperhatikan output produksi yang nyata. Ini namanya gali lubang tutup lubang yang mahal harganya," ungkap Anton kepada Gagasan, Jumat sore (6/3/2026) di Pekanbaru.
Dampak Sosial dan Fasilitas yang Ringkih
Selain kegagalan target, keandalan fasilitas di Blok Rokan juga menjadi sorotan. Insiden mati listrik dan kebocoran pipa yang kerap terjadi dianggap sebagai bukti bahwa manajemen lebih fokus pada pencitraan pengeboran daripada merawat aset vital yang sudah tua.
Bungkamnya pihak PHR atas isu krusial ini mencerminkan buruknya tata kelola komunikasi publik dan transparansi perusahaan pelat merah tersebut terhadap masyarakat Riau dan nasional.
Meskipun sebelumnya tim redaksi Gagasan sudah mengirimkan beberapa pertanyaan sejak Kamis (5/3) namun hingga Jumat hari ini, manajemen PT PHR hingga berita ini dilansir belum memberikan jawaban resminya.
Hingga saat ini, redaksi masih menunggu konfirmasi resmi dari Direktur Utama PHR dan Humas Pertamina Hulu Rokan terkait data capaian produksi yang dinilai tidak efisien."
