GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU, – Edi Basri, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau akhirnya bereaksi keras terkait isu inefisiensi dan potensi kerugian negara triliunan rupiah di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Tidak main-main, lembaga legislatif ini berencana segera memanggil manajemen PHR untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan investasi sumber daya alam di Bumi Lancang Kuning.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menegaskan bahwa pemanggilan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan daerah, terlebih adanya arahan tegas dari Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin. Menurutnya, daerah tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pengelolaan migas.
"Selain Participating Interest (PI) 10%, daerah wajib dilibatkan dalam pengetahuan pengelolaan migas. Kita harus tahu sumur yang menghasilkan berapa, yang sudah dibor berapa, dan keuntungannya berapa. Itu hak daerah untuk mengetahuinya," tegas Edi Basri kepada Gagasan, Rabu (11/3).
Baca juga : Investasi Triliunan di Blok Rokan Dipertanyakan, PHR Gagal Penuhi Target Produksi Nasional?
Soroti Isu "Pengkondisian" Tender
Lebih jauh, Edi Basri menyoroti isu miring terkait proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan PHR. Ia mencium adanya ketidaktransparanan yang mengarah pada praktik kolusi dalam memenangkan perusahaan tertentu.
"Ada isu tender tidak transparan, ada pengkondisian pada perusahaan tertentu. Jika benar, itu jelas indikasi kolusi! Kami akan pertanyakan ini. PHR harus melibatkan vendor-vendor lokal Riau untuk mendukung ekonomi daerah, bukan malah dikondisikan," tambahnya lagi.
Awasi Investasi Sumur Baru
Terkait agresivitas pengeboran sumur baru yang dianggap inefisien oleh banyak pihak, Komisi III akan meminta rincian data investasi tersebut. Pihak dewan ingin memastikan apakah modal besar yang dikeluarkan sebanding dengan bagi hasil yang diterima daerah dan negara.
"Kita pastikan akan memanggil pihak PHR. Kita tanyakan masalah dana investasi SDA itu. Sumur yang sudah dibor itu berapa? Jangan sampai investasinya besar tapi hasilnya tidak jelas. Kami akan awasi ketat selain masalah PI 10% tersebut," tutup politisi Partai Gerindra besutan Presiden Prabowo Subianto ini.
Sebelumnya diberitakan bahwa manajemen PHR masih bungkam soal kalau realisasi lifting minyak PHR memang tertahan di kisaran 162 ribu BOPD, padahal targetnya 172 ribu BOPD. Ada gap 10 ribu barel/hari. Padahal PHR sangat bangga sudah mengebor 500 sumur. Investasi 500 sumur dengan duit triliunan rupiah tapi produksi cuma naik tipis tentunya hal itu menjadi inefisiensi akut.
Kekhawatiran publik bukan tanpa alasan. Merujuk pada data realisasi lifting yang dirilis SKK Migas, PHR tercatat hanya mampu menyentuh angka 162 ribu BOPD, meleset jauh dari target optimis 172 ribu BOPD.
Dengan biaya pengeboran 500 sumur yang mencapai triliunan rupiah, inefisiensi ini berujung pada potensi hilangnya pendapatan negara sebesar Rp4,2 Triliun per tahun sebagaimana dianalisis oleh Bukamata.co baru-baru ini.