GAGASANRIAU.COM,, PEKANBARU – Perjalanan luar negeri Gubernur Riau, Abdul Wahid, ke London, Inggris, sempat menjadi buah bibir dan menuai kritik keras dari lawan politiknya dahulu.
Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat menaruh curiga atas safari tersebut karena dilakukan ketika ia berada dalam pusaran kasus korupsi proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Namun, siapa sangka, perjalanan kontroversial yang diinisiasi Abdul Wahid tersebut kini justru membuahkan kucuran dana fantastis bagi Provinsi Riau.
Ironisnya, saat dana puluhan miliar itu turun, sang perintis tengah mendekam di balik jeruji besi, sementara pengelolaan anggaran kini beralih dan dirombak oleh kepemimpinan daerah yang baru.
Dalam kajian LSM Benang Merah Keadilan, tepat pada hari ini, Jumat (15/5/2026), United Nations Development Programme (UNDP) badan di bawah naungan PBB, resmi mencairkan dana sebesar 3.764.257 dollar AS.
Dana dengan nilai uang mata asing itu jika dikonversi menggunakan kurs Rupiah saat ini, angkanya mencapai Rp 66,2 miliar.
Dokumen pencairan tersebut mencatat bahwa aliran dana segar itu dialokasikan untuk membiayai program Climate Action and Reduction of Emissions for Green Economy in Riau Province (CARE for Green Riau).
Keringat Diplomasi Abdul Wahid di London
Mengapa Riau bisa mendapatkan dana hibah dari lembaga global yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan tersebut?
Jejaknya bermula pada Januari 2025. Abdul Wahid, yang kini berstatus Gubernur Riau Non-aktif, terbang ke Inggris untuk menghadiri forum investasi internasional REDD+ di London.
Lobi alot tersebut membuahkan hasil. Pada bulan Mei 2025, Abdul Wahid berhasil mendeklarasikan Riau sebagai pelaksana program Growing Resilience Through Emission Reduction, Community Empowerment and Ecosystem Restoration for Nurturing Future (GREEN).
Proyek berskala internasional yang didanai Pemerintah Inggris ini dieksekusi bersama lembaga-lembaga PBB, seperti FAO, UNDP, UNEP, dan UN-REDD.
Tujuannya adalah memitigasi perubahan iklim global melalui restorasi lingkungan yang dihubungkan dengan pemberdayaan mata pencaharian masyarakat lokal.
Kala itu, Abdul Wahid bergerak cepat merespons turunnya proyek ini. Ia menetapkan kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil dan Bukit Batu sebagai episentrum program dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 765/VIII/2025 tentang Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan kawasan tersebut.
Pindah Tangan: SF Hariyanto dan Rombak Struktur
Ternyata rencana besar yang berpotensi menghasilkan ratusan miliar ke kas daerah tersebut mendadak diterjang badai saat Abdul Wahid turut ditangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada November 2025.
Publik sempat bertanya-tanya, apakah program hijau yang diperjuangkan Abdul Wahid ini akan berlanjut? Kenyataannya, program tersebut terus berjalan, namun dengan nakhoda yang berbeda.
Tepat tiga bulan setelah Abdul Wahid dikurung di rutan KPK, SF Hariyanto selaku pengganti pemangku tahta pemerintahan Riau, mengeluarkan kebijakan baru yang menganulir keputusan pendahulunya.
Melalui Keputusan Nomor Kpts. 41/I/2026 yang diteken pada tanggal 12 Januari 2026, SF Hariyanto mengubah struktur dan komposisi pengelola anggaran.
Alasan formil yang dicantumkan dalam SK baru tersebut adalah adanya penambahan anggota dan pergantian kedudukan dalam unsur kesekretariatan.
Gugatan Transparansi: Siapa Menikmati Hasilnya?
Situasi di mana dana bernilai raksasa cair setelah strukturnya dirombak secara kilat oleh pejabat baru ini langsung memantik kecurigaan publik.
Kelompok sipil mulai menyoroti akuntabilitas pelaksanaan program tersebut di lapangan.
Direktur Eksekutif Benang Merah Keadilan, Idris, mengkritik keras fenomena politik anggaran ini. Pihaknya mempertanyakan komitmen Pemprov Riau dalam memastikan dana tersebut benar-benar sampai pada program restorasi, bukan menguap dalam biaya operasional struktur yang baru dibentuk.
"Lalu yang jadi pertanyaan, siapa yang menerima uang tersebut? Apakah programnya dijalankan? Atau hanya sekadar duduk manis sambil berdiskusi, lalu uang dicairkan?" tegas Idris mempertanyakan transparansi tata kelola SF Hariyanto.
Kini, di tengah euforia masuknya dana puluhan miliar hasil lobi Abdul Wahid tersebut, beban pembuktian sepenuhnya berada di tangan SF Hariyanto.
Publik menanti apakah anggaran dari PBB ini benar-benar membawa napas bagi Cagar Biosfer Giam Siak Kecil, atau justru menjadi ladang basah baru bagi birokrasi daerah.