Menurut Annas Mammum Obral Izin Kepemilikan Lahan Sumber Konflik Riau

Gagasanriau.com.Pekanbaru-Annas Mammun Gubernur Riau dihadapkan ribuan Kepala Desa di seluruh Kabupaten memaparkan bahwa sumber konflik lahan terjadi bersumber dari obral izin kepemilikan tanah kepada perusahaan dan cukong-cukong tanah.

Berkaca dari persoalaan ini Annas berpesan agar Kepala desa (kades) dan lurah se-Riau untuk tidak ikut berperan dalam menjual hutan serta dengan mudah menerbitkan surat keterangan tanah (SKT) pada wilayah yang dipimpinnya.

"Selama saya jadi bupati di Rokan Hilir, sudah enam kepala desa yang saya penjarakan. Saat ini masih ada  dua lagi di dalam penjara karena mereka ini gampang dalam menerbitkan SKT di kawasan hutan yang dijual kepada pengusaha. Hal ini yang tak boleh," ujarnya pada sebuah hotel di Kampar.

Gubernur Riau melakukan pertemuan dengan ribuan kades dan lurah untuk memberikan pengarahan tentang peran pemimpin di tingkat desa atau kelurahan dalam menghadapi pemilu legislatif serat pemilihan presiden untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Menurut dia, penjualan hutan dan lahan kepada para pengusaha sering memicu konflik dengan masyarakat setempat dan terbitnya SKT kepada pengusaha, mengakibatkan alih fungsi lahan menjadi area perkebunan jadi sulit diawasi.

Rusaknya hutan seperti kebakaran hutan dan hutan (karhutla) yang terjadi setiap tahun di Riau yang menimbulkan kabut asal tebal, tidak terlepas dari mudahnya untuk penerbitkan SKT mulai dari tingkat desa seperti saat sekarang ini di Riau.

"Saya minta jangan sampai ada para kades yang hadir di sini melakukan hal yang seperti begitu, apalagi sekarang ini lagi musim asap. Ini yang harus diperhatikan oleh para kades," katanya.

Annas juga berharap para kades dan lurah senantiasa mengajak masyarakat peduli dengan terjadinya karhutla di Riau. "Saya harap kades bisa mengajak masyarakatnya untuk peduli asap ini," pesannya.

Ady Kuswanto