Anggota Dewan: " Tidak Usah Diadakan APBD!

Gagasanriau.com, Pekanbaru-Senada dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau Johar Firdaus, Wakil Ketua parlemen lainnya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Wahid juga mengkritisi rendahnya serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014 yang baru terserap 8 persen.

Serapan anggaran oleh Pemerintah Provinsi Riau yang baru delapan persen hingga seperempat tahun anggaran itu tidak menyentuh persoalaan rakyat. Ia menyayangkan serapan anggaran yang hanya sekedar perjalanan dinas saja. "Sedangkan untuk pekerjaan yang menyentuh rakyat, belum ada," katanya.

Dia mengingatkan jika anggaran tidak diserap, maka akan ada sisa lebih anggaran (silpa) dan menunjukkan indikator kerja yang kurang baik. Jika Silpa lima atau 10 persen, masih bisa ditoleransi.

"Tetapi jika lebih dari itu, maka tidak usah diadakan anggaran," ucapnya.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya, menurut Wahid, adalah untuk merangsang tumbuhnya perekonomian di suatu daerah, sehingga rakyat merasa terbantu dengan komoditi yang mereka hasilkan terjual.

"Kalau tidak ada pengaruhnya dalam perekonomian rakyat di suatu daerah, maka tidak usah saja ada APBD," ucapnya.(Ant)