Warga Di Pekanbaru: "Menyesal Saya Pilih Jokowi, Tak Punya Gebrakan Sejahterakan Rakyat

Gagasanriau.com Pekanbaru-Pasca kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mulai Selasa (18/11/2014) dini hari kebijakan Jokowi-JK masyarakat Kota Pekanbaru menyesal dan mengecam kebijakan tersebut dan menyatakan bahwa presiden baru ini tidak memiliki gebrakan lain untuk mensejahterakan rakyat.

Amini 36 tahun ibu rumah tangga ketika ditemui di Pasar Pagi Arengka oleh Gagasanriau.com Selasa siang mengaku menyesal telah memilih pasangan Jokowi-JK karena telah menaikkan BBM. "Awak kira pro rakyat dilihat dari penampilannya yang sederhana, ternyata cuma pembohongan aja, kalo cuma naikkan BBM siapa aja presidennya bisa aja, tapi gebrakan selain itu apa hingga tidak merugikan rakyat"kecam Amini kesal.

Senada yang disampaikan oleh Parulian 42 tahun lelaki yang sehari-hari bekerja sebagai tukang becak motor ini mengaku dia telah tertipu memilih Jokowi-JK karena menurutnya antara penampilan dan gaya kesederahaan bukan jaminan pemimpin pro rakyat.

"Bohong kali lah presiden satu ini, macam betul aja cakap pro rakyat, dimana pula pro rakyat kalo macam kami yang miskin tambah sengsara gara-gara dia argh menyesal kali aku Bah!!"ungkap Parulian dengan logat bataknya yang kental mendengus geram.

Tarmizi 23 tahun aktifis Mahasiswa Pekanbaru menyebut pasangan Jokowi-JK tidak daripada kaki tangan imperialisme penjajah yang menyengsarakan rakyat karena kebijakan pencabutan subsidi BBM bagi rakyat ini adalah kebijakan ekonomi neoliberalisme dunia di motori Amerika dengan negara-negara G.20.

"Pemerintahan Jokowi-JK tidak lebih jongosnya kepentingan asing, mengatasnamakan kepentingan rakyat, kebijakan kenaikkan BBM ini adalah agenda negara kapitalisme global, beban APBN justru tersedot untuk kepentingan pejabat pemerintahan jongos ini, bukan karena mensubsidi kebutuhan rakyat, dimana logika berpikirnya"kecam Tarmizi.

Tarmizi memberikan solusi bahwa Jokowi-JK hendaknya membuat gebrakan dengan memangkas birokrasi yang gemuk dilingkar kekuasaan karena lebih menyedot anggaran negara serta melakukan kebijakan politik untuk mendesak Bank Dunia (WTO) menunda bahkan memutihkan utang luar negeri Indonesia yang harus dibayar setiap tahun Rp.300 triliun. Selain itu ditambahkan oleh Tarmizi, Jokowi-JK juga harus berani menasionalisasi seluruh aset Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang menurutnya hampir 80 persen dikuasai Amerika hingga kemandirian bangsa dibidang Ekonomi, Politik, dan Budaya terwujud.

"Berhenti jadi pemimpin jongos jika benar-bener pro rakyat"tukasnya.

Arif Wahyudi