Irwan Nasir Bupati Meranti Diminta Hentikan Fitnah Dubes RI di KBRI Phnom Penh

Gagasanriau.com Pekanbaru - Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Irwan Nasir dituding oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) perwakilan Kamboja telah membuat pernyataan fitnah dan terkesan bohong. Terkait proses pemulangan 13 warga dari Kabupaten Kepulauan Meranti yang ditahan oleh Pemerintahan Kamboja.

"KBRI Phnom Penh meminta agar Bupati Meranti Irwan Nasir, segera MENGHENTIKAN pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar dan berunsur fitnah terhadap berbagai upaya keras yang tengah dilakukan KBRI Phnom Penh, Kamboja demi pembebasan dan pemulangan warga Meranti"demikian ditulis dalam rilis KBRI di Kamboja dalam poin ke 17dan dikirim ke riauterkini.

Selain itu juga Irwan Nasir dituding tidak berkoordinasi dengan KBRI Kamboja dan tanpa ada membawa surat tugas resmi dari pemerintah pusat.

"Tanpa pemberitahuan surat resmi dari Pemkab Meranti kepada KBRI Phnom Penh, Kamboja, rombongan Bupati Meranti Irwan Nasir mendadak muncul di Phnom Penh pada tanggal 23 Mei 2015. Komunikasi menjelang kedatangannya tersebut hanya disampaikan secara lisan via telepon, tanpa ada surat resmi. KBRI sendiri tidak pernah mendapatkan informasi mengenai jadwal kedatangan rombongan Bupati Meranti Irwan Nasir. Bahkan hingga saat kepulangannya ke tanah air, Bupati Meranti tidak pernah sekalipun menunjukan surat tugas resmi dari instansi terkait di Indonesia. Dengan demikian, status Bupati Meranti hanya turis atau wisatawan biasa saja, dan tidak mewakili pemerintah Indonesia. Atas alasan tersebit, KBRI juga tidak dapat melibatkan Bupati Meranti Irwan Nasir dalam proses apapun di Kamboja karena yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan apapun di luar negeri"tulis KBRI pada poin ke 4.

"Setibanya di Phnom Penh, Kamboja, Bupati Meranti bergerak sendiri tanpa berkoordinasi dengan KBRI Phnom Penh, Kamboja. Langkah Bupati yang tergesa-gesa ini dapat mengganggu proses negosiasi pembebasan dan pemulangan warga Meranti yang sedang berjalan"dan ditegaskan juga dalam poin ke 5.

Pihak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Bagian Humas Sekretariat Daerah (Humas Setda) melalui Heri Suhaeri ketika dihubungi oleh Gagasanriau.com ke nomor telepon genggamnya tak aktif. Hingga berita ini dilansir belum ada jawaban atau pernyataan resmi dari Pemkab Kepulauan Meranti.

Editor Brury MP