Pegawai DPRD Riau Jangan Seperti Benalu

Jumat, 11 Maret 2016 - 13:23:37 wib | Dibaca: 3751 kali 
Pegawai DPRD Riau Jangan Seperti Benalu
Aktifis Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Provinsi Riau Broery Marihot Pesolima Nainggolan

GagasanRiau.Com Pekanbaru - Aktifis Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Provinsi Riau Broery Marihot Pesolima Nainggolan mengkritik banyaknya pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan DPRD) Riau, namun tidak produktif dan cenderung hanya memakan biaya untuk gaji.

"Harus sesuai dengan kebutuhan lah, jangan banyak tapi tidak produktif dan justru membebani anggaran daerah. Jika memang tidak sesuai dengan kebutuhan kami menyarankan agar pihak Sekwan untuk melakukan rasionalisasi, hingga beban anggaran tidak terkuras untuk menggaji orang-orang yang tidak produktif, jangan menjadi benalu nantinya"tegas Broery kepada GagasanRiau.Com Jumat siang (11/3/2016).

"Ada baiknya anggaran yang terserap untuk menggaji pegawai yang tidak produktif tersebut, digunakan untuk pembangunan ekonomi masyarakat. Seperti bantuan modal atau peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) hingga tidak harus menjadi benalu di dalam unsur birokrasi bangsa ini"saran Broery.

Untuk itu kata Broery lagi, hal ini bertujuan baik agar masyarakat mempunyai pemahaman bahwa untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus benar-benar punya kemampuan yang lebih hingga daerah tidak terbebani membiayai orang yang tidak memiliki kemamapuan.

"Dan satu hal lagi, bahwa jadilah pegawai yang mengabdi kepada rakyat, karena menjadi PNS itu mengabdi. Bukan hanya untuk menyelamatkan ekonomi dan menjadi kaya raya, jika ingin menjadi kaya ya jadi pengusaha"tegas Broery.

Seperti dilansir dari antarariaucom, legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau mengungkapkan bahwa 400 pegawai yang ada di dewan belum mampu memberikan pelayanan baik kepada pengunjung maupun kepada anggota dewan sendiri.

"Sekwan baru kita harapkan berlaku tegas terhadap wewenang yang sudah diberikan,  terutama soal penataan organisasi kepegawaian yang ada di sekretariat DPRD ini, ditertibkan semuanya, jangan hanya banyak pegawai tetapi kerjaan tidak ada," ujar anggota dewan Komisi D, Abdul Wahid, di Pekanbaru, Jumat (11/3/2016).

Kemudian ia mengatakan bahwa kepegawaian harus ditata dan ditertibkan supaya fungsional, baik yang sifatnya pegawai negeri maupun honor.

Legislator ini menyampaikan bahwa kondisi pegawai yang ada di sekretariat dewan mencapai 400 orang. Jika dibagi secara rasio pegawai yang ada di DPRD ini dengan jumlah 65 anggota dewan, maka satu dewan akan dilayani oleh 6-7 orang pegawai.

"Kalau dihitung menurut rasionya, masing-masing anggota dewan akan dilayani oleh tujuh orang pegawai," ucapnya.

Politisi ini juga berucap, jika memang rasionya tersebut tidak rasional, maka harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Dengan jumlah anggota dewan 65 orang, harus berapa banyak pegawai yang ditugaskan untuk pelayanan.

"Jujur saya sendiri merasa tidak terlayani dengan baik dengan jumlah pegawai yang banyak tersebut dan tidak ada juga faedahnya untuk peningkatan kinerja dari DPRD itu sendiri," komentarnya.

Kemudian ia juga minta kepada Sekwan yang baru untuk bisa segera mengatasi masalah penataan kepegawaian dengan melakukan "Job description".

"Sekwan harus secepatnya membuat gambaran kerja, jika ada yang tidak setuju ya sudah keluarkan saja, harusnya kan begitu, tambahnya lagi.

Menurutnya dengan jumlah anggota dewan 65 orang, pegawainya hanya cukup berjumlah 100 orang lebih paling banyak. Jadi satu dewan dilayani oleh tiga orang pegawai.

Reporter Ginta Gudia
sebagian sumber antarariau


Loading...
BERITA LAINNYA