Kejari Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Pemeliharaan Mobdin DKPP Rohil

Selasa, 17 Mei 2016 - 20:13:05 wib | Dibaca: 3305 kali 
Kejari Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Pemeliharaan Mobdin DKPP Rohil
Kepala Kejari Rohil Bima Suprayoga saat menggelar konferensi Pers

GagasanRiau.com, BAGANSIAPIAPI  - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau akhirnya menetapkan empat orang tersangka korupsi dana pemeliharaan kegiatan rutin kenderaan dinas di Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar (DKPP) Rohil tahun 2015.
     
"Kita sudah menetapkan empat orang sebagai tersangka yakni berinisial IK selaku Sekretaris DKPP Rohil, RH selaku PPTK, AS selaku Kasubag Keuangan dan AF selaku Bendahara dinas," kata Kepala Kejari Rohil Bima Suprayoga didampingi Kasi Intelijen Sri Odit Megonondo, Kasi Pidsus Amriansyah dan Kasi Pidum Sobrani Binzar di Bagansiapiapi, Selasa sore (17/5).
     
Ia menjelaskan, dari hasil penyidikan ditemukan kerugian negara mendekati Rp2 miliar dan temuan tersebut berdasarkan dua alat bukti yakni surat dan keterangan ahli yang dibantu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Wilayah Provinsi Riau.
     
"Jadi, kejaksaan tidak bekerja sendiri dan melibatkan BPKP Riau. Kalau surat penetapan tersangkanya sudah keluar tertanggal 9 Mei 2016 kemarin. Sedangkan surat penyidikannya tertanggal 22 Maret 2016," ujar Bima.
     
Ia menyebutkan, setelah ditetapkan status tersangka, Kejari menargetkan sekitar Bulan September 2016 berkas kasus dugaan korupsi tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru. "Ini juga menjadi pesan moril kepada pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Rohil agar kedepan tidak terulang lagi," katanya mengingatkan.
     
Hasil berkas penyidikan perkara kasus ini, tambah dia tidak dapat di ekspos mengingat sudah masuk ke substansi materi, namun demikian dapat diketahui dalam persidangan nantinya.
     
"Dalam kasus ini tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1 junto 3 dan 18, Undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang telah dirubah dalam UU 20 Tahun 2001 pasal 5 ayat 1 ke 1," tuturnya seperti dilansir antarariau.***




Editor: Saut BB


Loading...
BERITA LAINNYA