GAGASANRIAU.COM, JAKARTA – Dalam pertemuan antara Komisi II DPR RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di ruang pimpinan komisi tersebut, di Jakarta, Selasa (28/11/2017) siang.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy menegaskan agar persoalan honorer K2 yang sudah dinyatakan lulus pada tahun ini persoalaannya harus selesai. Agar tidak timbul persoalaan baru di tahun depan.
“Kita minta persoalan ini bisa diselesaikan tahun ini juga. Sebab kalau tidak, tahun depan 100 orang K2 yang sudah lulus ini akan menemukan banyak permasalahan lain yang saling berkait, berimplikasi akan semakin buntu peluang penyelesaiannya,” kata Lukman Edy saat pertemuan tersebut.
Hal ini ia sampaikan pada pertemuannya yang juga dihadiri oleh Sekretaris Kementerian PAN-RB Atmaji Wangsa Atmadja, Deputi SDM Aparatur Kemen PAN-RB DR Setiawan.
Ini juga sehubungan adanya polemik antara honorer K2 yang ada di Pemerintah Provinsi Riau hingga kini belum mendapatkan SK PNS karena belum direstui Pemda setempat. Pasalnya honorer K2 yang sudah lulus sejak tahun 2013 hingga kini Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) nya belum ditandatangani oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.
Dan dalam pertemuan tersebut juga hadir juga dalam pertemuan tersebut perwakilan Honorer K2 Pemprov Riau Joni Afriadi dan Yulasmi.
Pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) berjanji akan menyiapkan payung hukum untuk menyelesaikan kasus honorer K2 Riau dalam pertemuan itu. Dan untuk menyiapkan payung hukum ini, KemenPAN-RB akan melakukan koordinasi dengan BKN, KASN, BPKP.
Sementara itu Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi saat dikonfirmasi
GAGASANRIAU.COM Selasa (28/11/2017) melalui pesan singkat belum memberikan keterangan resmi.