Kasus Covid Meningkat di Pekanbaru, MPC Pemuda Pancasila Harap Tidak Ada Unjuk Rasa

GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Menanggapi rencana aksi sekelompok organisasi untuk menyuarakan aspirasi menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) pada Jumat, 26 Juni 2020 di Kota Pekanbaru, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru, Iwan Pansa meminta rencana tersebut dibatalkan. Ia berharap agar aspirasi tersebut disuarakan dalam bentuk lain tanpa mengumpulkan massa ditempat umum atau unjuk rasa.

"Ini demi keselamatan bersama dalam menghadapi Covid-19 yang kembali merebak di Kota pekanbaru," kata Iwan pada Kamis (25/6/2020).

Iwan mengungkapkan Pemuda Pancasila tidak melarang kegiatan penyampaian aspirasi karena hal tersebut dijamin dalam UUD. Namun karena situasi Pekanbaru saat ini berada dalam zona merah, kegiatan tersebut akan rawan. "Jangan sampai tercipta cluster baru, marilah sama-sama kita peduli," sebutnya.

Iwan juga mengharapkan agar masyarakat mentaati imbauan pihak aparat kepolisian Kota Pekanbaru untuk tidak mengadakan aksi unjuk rasa selama kota ini masih belum dinyatakan bebas kasus Covid-19.

"Terkait aspirasi yang di suarakan-pun sudah dihentikan pemerintah pusat jadi mau apa lagi? Saat ini kan prosesnya sudah terhenti. Dan Presiden sudah menyatakan menunda pembahasan. Lagian Surpres (red: surat presiden) juga tidak dikirim ke DPR, sehingga pembahasan otomatis tidak dapat dilanjutkan," ujar Iwan.

"Sudahlah! Di DPR juga tidak berjalan kok, Mau ambil pangung? Masyarakat kita itu pintar, udah nggak bisa dipengaruhi lagi," sambung Iwan lagi.

Iwan mengatakan bahwa jika tetap ada aksi turun ke jalan, maka itu berarti ada pihak yang tidak peduli terhadap keselamatan orang lain. Sementara Pancasila mengajarkan seluruh orang untuk peduli terhadap kepentingan bersama. "Kami justru lebih sepakat kita buat forum diskusi dan webinar untuk menyampaikan aspirasi, mari bersama kita, kami siap menjadi fasilitator," ujarnya.

"Tapi kalau selalu memaksa kehendak dan seolah olah paling peduli dengan nasib bangsa ini sehingga tetap aksi juga, kami dari Ormas Pemuda Pancasila akan mendesak aparat membubarkan aksi tersebut karena dianggap melawan hukum," tutup Iwan.