REPDEM Desak Luhut Binsar Klarifikasi Big Data Pemilu Ditunda

Kamis, 17 Maret 2022 - 22:06:48 wib | Dibaca: 979 kali

Ketua Umum REPDEM, Wanto Sugito

GAGASANRIAU.COM, JAKARTA - Organisasi sayap pro demokrasi PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) mendesak Luhut Binsar Panjaitan selaku Menko Kemaritiman dan Investasi segera meng-klarifikasi big data yang dia sebutkan bahwa ada 110 juta netizen menginginkan pemilu ditunda. Desakan Repdem ini menindaklanjuti pernyataan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebelumnya.

Hal itu disampaikan Wanto Sugito, Ketua Umum Repdem terkait pernyataan Luhut Binsar Panjaitan selaku, Menko Kemaritiman dan Investasi (Merinves), lantaran dia tidak punya kapasitas dan kapabilitas bicara politik. Apalagi mewacanakan gagasan yang melawan perjuangan reformasi.

“Luhut sebagai pembantu presiden seharusnya fokus saja kepada tugas dan fungsinya. Kalau politik ranahnya Menkopulhukam atau Mendagri, bukan dia. Dan, masa jabatan presiden itu terbatas. Sesuai amendemen UUD 1945 yang diteken Ibu Megawati. Itu hasil perjuangan era reformasi,” beber Wanto dalam .diskusi virtual bertajuk Menguak Motif di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, di Jakarta, Rabu (16/3/2022).

Dikatakan aktivis 98 ini, bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Hajjah Megawati Soekarnoputri konsisten menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Harus konsisten. Yang pasti PDIP tegak lurus, kita jangan bicara yang di luar konstitusi. Dua hari lalu, Sekjen PDIP, Mas Hasto kan sudah berikan pernyataan. Beliau meminta klarifikasi soal big data yang diklaim Luhut tentang 110 juta pendukung penundaan Pemilu 2024 di medsos,” tegas Wanto

Ditegaskan Wanto, Repdem selaku organisasi sayap PDI Perjuangan yang beranggotakan anak muda, siap mengawal garis partai.

Dan kata Wanto lagi, pernyataan keras Hasto tentunya sudah dikomunikasikan dengan Ketum PDIP Hajjah Megawati. “Kita tunggu saja klarifikasi dari Luhut. Kalau tidak ada tanggapan, tentunya partai kami akan melakukan sikap lanjutan,” paparnya.

“Pak Luhut sebaiknya melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa,” kata Hasto.

Kata Hasto, Menko Luhut bukan menteri yang mengurusi soal politik sehingga tidak berkapasitas menyampaikan hal itu. Menurutnya, isu pemilu ranah Mendagri.

Selain itu, Luhut sebagai pembantu presiden seharusnya berfokus menjalankan tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikan. Hasto mengatakan Luhut tidak memiliki mandat dari Presiden untuk menyampaikan soal data itu.

“Mandatnya apa dengan menyampaikan 110 juta, itu berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam sehingga PDIP mengimbau di tengah upaya membangun optimisme yang sedang digelorakan presiden, jangan berbicara berpihak pada sekelompok elite, tapi harus melihat kehendak rakyat,” tuturnya.