Dirut PHR Mangkir, DPRD Riau Mau Melapor ke Pertamina dan Komisi VII DPR RI

GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Syafaruddin Poti, memutuskan untuk menunda rapat dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Riau dan Pertamina Hulu Rokan (PHR), karena ketidakhadiran Direktur Utama PHR, Jaafee A Suardin. Adapun rombongan PHR hanya dipimpin oleh Corporate Secretary, Rudi Ariffianto.

Keputusan Poti menunda rapat merupakan usulan pimpinan dan anggota Komisi V, mengingat PHR tidak komitmen dalam kesepakatan yang sudah dibuat dalam rapat Bulan Desember lalu.

"Jadi kita buat saja kesepakatan untuk rapat dua minggu lalu, yaitu tanggal 2 Februari, kalau Pak Rudi tak juga bisa ditangkap Dirut, kita main langsung ke atas sajalah," tegas politisi PDIP ini, Rabu (25/1/2023).

Main langsung yang dimaksud Poti adalah melaporkan kinerja PHR ini kepada PT Pertamina, Kementerian BUMN, dan juga ke Komisi VII DPR RI.

"Kalau kita sudah ke atas, tentu kita sampaikan juga bahwa kita sudah pernah memberi masukan, tapi diabaikan oleh pegawai PHR di Riau. Kami ni bisa juga ke Jakarta, pak. Kami bisa komunikasi juga dengan kawan-kawan di DPR RI," katanya.

Selama ini, lanjut Poti, pihaknya sudah sangat sabar dengan kinerja PHR, namun nyatanya PHR tak juga mampu mengimbangi sikap koperatif DPRD Riau. Sehingga, pihaknya berkeinginan melaporkan ini kepada atasan pegawai PHR.

"Tujuan kita cuma bagaimana bapak bisa aman dalam menjalankan tugas di Riau ini, lapangan kerja terbuka untuk masyarakat kami, bisa bantu ekonomi masyarakat, dan pendapatan pemerintah meningkat. Itu saja mau kami," tutupnya.