Gagasanriau.com Pekanbaru-Kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi hingga mengakibatkan bencana asap setiap tahun di Provinsi Riau, hal ini karena Pemerintah Daerah tidak pernah serius dan tidak memiliki kepedulian untuk terus belajar dari yang sudah-sudah. "Setiap tahun di Riau kalau musim panas bencananya asap, kalau musim hujan banjir, padahal dana sudah ada serta telah disiapkan untuk mengantisipasi. Ini terjadi karena ketidakseriusan," kata Ketua Komisi A DPRD Riau Hazmi Setiadi di Pekanbaru, Senin (23/2/2015). Dia mengatakan jika sudah terjadi secara rutin, antisipasi harus lebih intens. Hal itu dilakukan terhadap daerah yang biasa menjadi langganan Karhutla seperti Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Pelalawan. "Bukan berarti di Kabupaten Kampar tidak ada, tapi lebih ditingkatkan di tempat yang biasa terjadi," paparnya. Oleh karena itu, kata dia, jangan sampai Riau sudah mengekspor asap ke negara tetangga barulah setelah itu menyibukkan diri. Atas dasar itulah, pihak DPRD beberapa tahun ini, selalu mengusulkan anggaran penanganan Karhutla, jadi tinggal keseriusan saja. Seperti diberitakan sebelumnya, Riau sudah ditetapkan statusnya siaga darurat pekan lalu. peningkatan status siaga darurat langsung ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya setelah melaporkan kondisi kebakaran lahan kepada Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Siti Nurbaya melakukan kunjungan ke Riau pada 16 Februari lalu dan melihat potensi kebakaran sangat tinggi karena kemarau di daerah pesisir dan ada upaya pembakaran dalam proses pembersihan lahan (land clearing). Pemprov Riau juga sudah diminta berkoordinasi dengan sejumlah instansi untuk meningkatkan tindakan setelah penetapan status siaga darurat. Berbagai unsur seperti Badan Lingkungan Hidup Riau, TNI-Polri, BMKG, Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, dan BPPT juga sudah melakukan rapat dengan Kementerian LHK. Editor Arif Wahyudi sumber antarariau