Dari jumlah tersebut, kata Ardhalina, sudah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan sebagian besar sudah diberikan program kesejahteraan yang dilakukan pemerintah pusat, seperti mereka telah mendapatkan raskin dan PKH.

Dijelaskannya, angka tersebut hasil pendataan yang dilakukan pihak BPS dan Kementerian Sosial (Kemensos) RI yang dilakukan tahun 2011. Sehingga program PKH dipastikan tepat sasaran, karena telah dilakukan verifikasi oleh pendamping PKH yang ada di masing-masing kecamatan pada pertengahan 2015 lalu.

"Keluarga yang mendapatkan PKH  adalah masyarakat  keluarga yang benar-benar miskin dan berpenghasilan di bawah Rp 600 ribu per bulan. Sedangkan masyarakat yang memiliki KKS belum tentu mendapatkan PKH," katanya.

Editor Arif Wahyudi