Dikatakan Razali lagi dengan tegas, Golkar ini bukan milik pribadi atau kerajaan. "Memberi kebijakan jangan sepihak saja, ikuti aturanlah," kata Razali tegas.

Sebelumnya penolakan itu juga datang dari beberapa Ketua PK-PK, bahkan akan mengancam membatalkan pelaksanaan itu. Seperti penuturan ketua PK Kecamatan Mandah, Zulfikar akan mengancam menggugat pelaksanaan Musda yang dianggapnya tidak mengikuti aturan.

"Saya sebagai ketua PK Mandah, sangat kecewa, dan saya akan menggugat. Tolonglah jangan ada indikasi kepentingan, tolong ikuti aturan sesuai dengan hasil rapat pelaksana musda kemaren. Padahal hasil rapat itu pelaksanaanya di Kecamatan Kateman, kok berubah secara mendadak," tukasnya.

Kekesalan itupun datang dari Ketua PK Pulau Burung, Nursal Marzuki juga sangat menyayangkan pelaksanaan musda itu, beliau juga meminta dibatalkan dan pelaksanaanya dikembalikan ke Kabupaten Inhil.

"Saya sangat berharap bersaing secara sportif. Niat kita sama-sama membesarkan partai bukan merebut kekuasaan," kesalnya.