GagasanRiau.Com Pekanbaru - Mantan ketua Pansus lahan dan monitoring DPRD Riau, suhardiman Amby menyatakan, penyebab utama terjadinya kebakaran hutan (Karhutla) di Riau adalah perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang membakar hutan untuk menambah lahan perkebunan mereka.

"Saat ini ada 575 PKS di Riau yang memiliki lahan melebihi dari jumlah izin yang diberikan pemerintah daerah," ujar Suhardiman, saat
DPRD provinsi Riau bertemu rombongan dari Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (SESPIMTI) Polri, Rabu (3/8).

Menurut Suhardiman, perusahaan yang  merambah lahan melebihi dari izin yang diberikan pemerintah daerah harus diselidiki. karena mereka sudah pasti melakukan perambahan hutan dengan cara membakar lahan disekitar perkebunan.

"Sepanjang pabrik atau perusahaan masih membeli kayu pada masyarakat, selama itu juga api tidak bisa dipadamkan. Menurut kami hentikan pembelian akasia pada pabrik tersebut. Kata kuncinya ada pada pemerintah kita, kita minta lakukan eksekusi pada lahan-lahan yang tidak pada kapasitasnya," tambahnya.

Sedangkan anggota dewan lainnya, Rospian, menyarankan pembuatan program dan kebijakan untuk penanganan Karhutla. Terutama pada lahan kosong yang merupakan kawasan hutan. Seperti melakukan penanaman atau lainnya yang bisa memberikan dampak positif dan tidak menjadi ajang permasalahan di Riau.

"Untuk itu kita juga minta kerjasama Polri untuk bisa menegaskan ini, dan juga bisa bekerjasama dengan pemerintahan untuk mengatasi lahan tidur yang ada di provinsi Riau," kata Rospian.

Sementara itu Brigjen Pol Martuani Sormin selaku pendamping SESPIMTI menanggapi seluruh pengaduan dari anggota DPRD Riau dan akan disampaikan pada pimpinan Polri terkait Karhutla. Ia berjanji dari hasil kunjungan tersebut akan dipaparkan dalam sebuah seminar di Lembang untuk mencarikan solusi untuk pemecahan masalah tersebut

"Karhutla sudah menjadi isu yang trending topic saat ini, dan sesuatu yqng sensitif. Kami sudah melakukan kunjungan dengan gubernur dan instansi terkait lainnya tentang karhutla ini. Nanti akan kami surati solusi dan saran-saran terkait Karhutla setelah hasil seminar," tambahnya.

Rombongan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (SESPIMTI) Polri ini datang ke DPRD Riau dengan agenda Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) dan disambut langsung oleh ketiga pimpinan DPRD provinsi Riau beserta anggota dewan yang lainnya.**/nda/Ant