Ditegaskan M, Jaminan kesehatan BPJS itukan anggarannya dari uang negara tidak ada masuk cost angarannya ke Kota atau ke Provinsi. "Kan langsung ke rekening Puskesmas. Dan yang dicairkannya itu baru itu, yang lain belum. Kita ada bukti kok," ungkapnya lagi.

Sementara kata M lagi, Kadiskes menyebutkan sudah dibayar, bagaimana menurut anda?  Itulah  Pihaknya siap nanti membawakan bukti-buktinya untuk mementahkan statemen Kadis itu.

"Itu sengaja diciptakannya, untuk pembuktiannya bisa cek di Puskesmas. Pencairan dari Jumat kemarin sudah, dan beberapa yang mengambil kami fotocopy sebagai bukti dan ditandatangani, itu hanya April-sampai Agus, dan ada yang April sampai September. Jadi apa yang kami lakukan adalah untuk 700 nakes Puskesmas, dan apa yang pertanyakan dan kami tuntut ini supaya segera dicairkan, karena sudah lama," katanya.

Dikatannya juga, soal sistem pencairannya pun dipermasalahkan. Karena katanya harus menunggu Perwako, sementara Perwako sudah keluar. Dan Perwakonya banyak yang salah, Permenkes dilangkahi, Permendagri dilangkahi.

"Permendagri hanya comot sana, Perwako comot sana hanya berdasarkan kesepekatan beberapa kepala puskesmas yang pro ke dia aja. Perwako itu tidak boleh berdasarkan kesepakatan beberapa kepala Puskesmas, ada landasannya, Permendagri, Permenkes. Apalagi yang nandatangan pak Wali Kota, betapa malunya pak Wali kita lo," bebernya lagi.

Sementara itu Kadiskes Pekanbaru, Helda S Munir mengaku tidak benar pihaknya tidak membayarkan jasa tenaga kesehatan. Ia menjelaskan untuk tahun 2014 Diskes sudah membayarkan jasa nakes untuk 19 puskesmas hanya terkendala untuk satu puskesmas yakni sidomulyo rawat jalan karena ada keterlambatan.