Riau

Pemda Riau Tidak Terbuka Kepada Pusat Soal Karhutla

Media Briefing Kamis (03/11/2016) oleh tiga organisasi lingkungan

GagasanRiau.Com Pekanbaru - Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum terbuka terkait data-data Kebakaran Hutan da Lahan selama ini.

Setiap laporan yang diterima oleh pusat selalu di dominasi pelakunya adalah masyarakat biasa, dan perusahaan ditutup-tutupi datanya.

Hal ini terungkap saat Media Briefing Kamis (03/11/2016) oleh tiga organisasi lingkungan Jaringan Masyarakat Gambut (JMGR), Jikalahari dan Walhi jelang keberangkatan Jambore Masyarakat Gambut di Jambi 5-7 November 2016 mendatang.

"Dan Riau adalah pokok persoalannya, karena secara luasan lahan gambut dan kerusakan yang dilakukan oleh perusahaan paling massif terjadi di Riau, jadi selesaikan dulu Riau, akan tuntas di daerah lainnya. "Kata Made Ali Wakil Koordinator Jikalahari disebuah hotel di Pekanbaru.

Selain itu juga ditambahkan oleh perwakilan warga dari Kabupaten Inhil, bahwa pemerintah juga harus mengadopsi semua kepentingan masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). "Harus berbasis kepentingan masyarakat bukan kehendak investor" tegasnya.

Sementara itu Direktur Eksekutif WALHI Riau mendesak pemerintah juga segera merealisasikan janji memberikan ruang kelola rakyat berupa perhutanan sosial dengan cara meninjau ulang izin-izin HTI dan sawit yang beroperasi di atas lahan gambut.

"Selama ini ruang kelola lahan gambut di monopoli oleh perusahaan HTI dan perkebunan sawit. "Pola penglolaan oleh industri ekstraaktif seumber daya alam melalui kanalisasi adalah penyebab utama kekeringan dan kerusakan fingsi hidrologis gambut. Kondisi ini berimplikasi pada kebakaran hutan dan lahan selam 19 tahun berturut-turut" kata Sekjen JMGR Isnadi.

Jikalahari mencatat 7 Kabupaten diantaranya Bengkalis, Indragiri Hilir, Siak, Pelalawan, , Kepulauan Meranti dan Kabupaten Rokan Hilir merupakan koridor gambut dengan kedalaman gambut hingga lebih dari 17 meter.

"Di tujuh kabupaten tersebut itu setiap tahun terbakar sejak perusahaan HTI dan perkbeunan sawit beroperasi di lahan Gambut. Dengan cara membuka kanal dan mengeruk hutan alam di atas gambut"papar Woro Supartinah, Koordinator Jikalahari.

Sebagai informasi bahwa Media Briefing ini sehubungan dengan jelang keberangkatan Jambor Masyarakat Gambut di Jambi yang akan dilepas oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman. Dperkirakan 139 orang akan diberangkatakan ke Provinsi Jambi. Dimana Provinsi Riau akan mengirim perwakilan 7 Kabupaten.

Reporter Bintang RDTA  


[Ikuti GagasanRiau.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar