GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Rasionalisasi anggaran versi Gubernur Riau (Gubri. Red) Arsyadjuliandi Rachman dinilai membuat kekacauan dalam pelaksanaan program pembangunan di Bumi Lancang Kuning ini. Pasalnya rasionalisasi anggaran tersebut dipangkas saat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni sedang berjalan.

"Saya kaget dengan adanya rasionalisasi anggaran yang dilakukan gubernur. Rasionalisasi ini sama saja dengan kecelakaan perencanaan direzim ini," kata Ade Hartati Rahmat, anggota DPRD Riau dari Fraksi PAN, Jumat (28/07/17).

Dan dijelaskan Ade, kebijakan Arsyadjuliandi Rachman yang sering disapa Andi Rachman ini dilakukan sepihak tanpa melalui proses di legislatif.

Menurut Ade, jika alasan gubernur melakukan rasionalisasi karena adanya pembayaran utang kepada pihak ketiga, seharusnya hal ini dibicarakan saat pembahasan RAPBD Riau tahun 2017, antara Banggar DPRD Riau dengan TAPD Provinsi Riau.

"Rasionalisasi jelas akan membuat program yang sudah direncanakan, tidak bisa dijalankan. Sudah direncakan kemudian di tengah jalan baru disebut akan membayar hutang. Yang kasihannya, dinas-dinas yang ada," jelasnya.

Hal senada juga dikatakan Aherson, anggota DPRD Riau dari Fraksi Demokrat. Ia pun menjelaskan, rasionalisasi anggaran di Dinas Pendidikan Provinsi Riau misalnya, mencapai Rp190 miliar dan rencananya akan digunakan untuk membayar hutang.

"Alurnya kan seperti ini, begitu adanya rasionalisasi anggaran, otomatis di APBD Murni anggaran itu tidak bisa dilaksanakan, ujung-ujungnya akan menjadi SiLPA di Perubahan, nah SiLPA inilah yang akan diharapkan menjadi pembayar hutang," jelasnya.

Terakhir ia menyebut, pembayaran hutang oleh pemerintah Provinsi Riau kepada pihak ketiga, salah satunya berdasarkan putusan Mahkamah Agung atau MA.

Editor Arif Wahyudi