GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU – Ratusan masyarakat warga desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kampar, mendatangi kantor BPN Riau Senin (21/1/2019) dan melakukan orasi di Jalan Pepaya, meminta BPN mensegerakan memenuhi janji Presiden Joko Widodo pada masyarakat untuk mengembali tanah mereka yang diserobot PT Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL) seluas 1.500 hekatar.

Menurut Koordinator Lapangan Aksi Warga Koto Aman, Anton, dalam orasinya, Presiden Jokowi yang datang pada 15 Desember 2018 ke Riau, menerima perwakilan masyarakat Desa Koto Aman yang mengadukan nasib tanah mereka yang diserobot PT SBAL seluas 1.500 hekatar. Waktu itu, presiden berjanji akan segera mengupayakan penyelesaian tanah warga tersebut.  Untuk itulah, setelah sebulan berlalu, masyarakat datang ke BPN Riau di Pekanbaru untuk meminta realisasi janji presiden.

“Pada waktu menerima perwakilan warga, presiden sudah berjanji dan telah memerintahkan Menteri BPN yang selanjutnya Kepala BPN Riau untuk menyelesaikan persoalan warga dengan PT SBAL itu. Itu yang kita tagih, janji presiden,” ungkap Anton berapi-api.

Dalam aksi damai masyarakat Koto Anam hari ini, masyarakat menjelaskan bahwa mereka memang berada di daerah terpencil, dan sudah belasan tahun memperjuangkan hak mereka atas tanah mereka yang diserobot.

Mereka menyatakan, bahwa perusahaan SBAL adalah perusahaan asing yang dengan pongahnya telah menyerobot, merampas dan mengklain tanah mereka jadi aset perusahaan. Padahal mereka hanya rakyat biasa yang tidak punya koneksi untuk memperjuangkan hak mereka.

Kedatangan presiden sebulan yang lalu, menimbulkan harapan besar bagi masyarakat untuk terus memperjuangkan hak mereka, Perintah presiden langsung ke Menteri BPN dan menteri langsung memerintahkan Kepala BPN Riau untuk menyelesaikannya, tapi sampai sekarang belum ada sekalipun upaya untuk itu.

“ Kami mendengar romor, bahwa pejabat di Riau sudah diamankan perusahaan agar tidak memproses tuntutan kami. Kami sedih, Kami sedih karena kami orang kecil. Tapi kami lebih sedih karena mereka juga membohongi presiden dan tidak mengindahkan perintah orang nomor satu di Indonesia itu,” tegas mereka.

Masyarakat bertekad tidak akan pulang ke kampung halamannya sebelum masalah mereka diselesaikan BPN Riau.

Reporter Nurul Hadi
Editor Munazlen Nazir