GAGASANRIAU.COM PEKANBARU - Pejabat di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau bakal dapat kejutan usai terpilihnya Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Yan Prana Jaya yang dilantik oleh Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi. Pasalnya, Pemprov Riau mulai melakukan evaluasi kinerja Pejabat Tinggi Pratama atau kepala Organiasai Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

 

Usai dilakukan evaluasi, direncanakan pada awal Desember 2019 ini sudah ditetapkan dimana posisi kepala OPD yang saat ini menjabat.

 

"Evaluasi sedang dilakukan apakah pejabat yang sekarang akan dinonjobkan, dipindahkan, fungsional ataupun menjadi staf ahli," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan. 

 

Dimana hasil evaluasi ini, terang Ikhwan, dilakukan untuk membuka kembali assessment eselon II. Dimana, semua kepala OPD yang ada saat ini sudah lebih dari dua tahun menjabat.

 

Menurut Ikhwan, saat ini proses itu masih dalam tahap evaluasi pejabat tinggi Pratama. Hal ini, sebut dia, Evaluasi ini untuk membuka kembali assessment eselon II. 

 

"Pak Gubernur yang akan menentukan kemana pejabat yang kini menjabat ditempatkan. Ditargetkan awal Desember ini sudah dievaluasi,'' ujar Ikhwan Ridwan, Rabu (27/11) kemarin.

 

Diungkapkan Ikhwan, saat ini pihaknya masih menunggu persetujuan dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk membuka jabatan pejabat eselon II. 

 

"Setelah mendapatkan persetujuan, baru dibuka assessment," ungkap Ikhwan.

 

Ikhwan mengakui, saat ini surat sudah dimasukkan ke KASN. Sedangkan dirinya, saat ini masih mengurus untuk pembukaan assessment, kalau sudah disetujui langsung dibuka assessment.

 

Disinggung mengenai bagaimana bentuk evaluasi pejabat eselon II saat ini, Ikhwan mengatakan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dimana pejabat eselon II yang dievaluasi dipindahkan ke jabatan baru. Ataupun mendapatkan tempat di staf ahli. Atau bisa juga dinonjobkan.

 

'"Jadi tahun 2020 nanti sudah disiapkan OPD yang baru, kalau cepat selesai assessment akan ada kepala OPD yang baru. Semua tergantung pimpinan dalam hal ini gubernur,'' pungkasnya.