GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Riau, melakukan rapat analisa dan evaluasi, Operasi Bina Kusuma Muara Takus tahun 2019, dalam rangka penanggulangan kejahatan preman dan premanisme di wilayah hukumnya pada Jumat 29 November 2019, sekitar pukul 08.00 Wib.

 

Pada kegiatan yang dilangsungkan di Ballroom Kamboja Hotel Pangeran Pekanbaru Jalan Jenderal Sudirman, dihadiri oleh Kombes Pol Kris Pramono, Direktur Bimbingan Masyarakat (Dir Binmas) Polda Riau, AKBP Imam Saputra SIK, MSi, Wadir Binmas, AKBP Kukuh Yulianto Widodo, Kabag Bin Opsnal Dit Binmas Polda Riau dan jajarannya.

 

Kris Pramono, pada kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa Kapolda Riau menyampaikan ucapan terima kepada jajarannya yang bertugas dalam Ops Bina Kusuma Muara Takus tahun 2019.

 

Dipaparkannya, bahwa dalam Operasi Bina Kusuma Muara Takus 2019 ini terdiri dari 3 satgas, masing Satgas Preemtif, Satgas Penindakan dan Satgas Bantuan Operasi.

 

"Operasi Bina Kusuma Muara Takus tahun 2019, merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahunnya, dan berharap bahwa para Kasatker jajaran Polda Riau berperan dalam kegiatan ini" kata Kris.

 

Diterangkan Kris, bahwa kegiatan yang dilaksanakan berupa razia secara selektif untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan preman dan premanisme yang meresahkan masyarakat.

 

"Pada tahun 2017 dari data yang diungkap ada sekitar 125 Kg narkoba jenis sabu berhasil diamankan, bahwa dari data ini menggambarkan bahwa kasus narkoba sampai saat ini menjadi kejahatan nomor 1 di wilayah Riau" urainya.

 

Karena menurut dia, UU No 2 Tahun 2002, bahwa Polri harus berperan terhadap keamanan Harkamtibmas, supaya tidak ada ketakutan di dalam masyarakat dan menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam beribadah maupun dalam aktifitas masyarakat lainnnya.

 

Sementara itu, dijelaskan AKBP Imam Saputra SIK, MSi, Wadir Binmas, dalam giat tersebut, pihaknya memberikan sosialisasi-sosialisasi ditempat yang rawan akan terjadinya premanisme.

 

Kemudian terangnya lagi, Ops Bina Kesuma ini, bertujuan memangkas tindakan premanisme terhadap investasi-investasi yang masuk di Indonesia, dan dapat menghambat perkembangan atau pertumbuhan investasi di Indonesia.

 

"Membuat rangka-rangka sosial terhadap premanisme dengan memberikan sosialisai-sosialisasi ataupun menjadikan mereka berubah menjadi wiraswasta usaha yang bermanfaat bagi mereka dan msyarakat" tutup dia.