GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Sikap Firdaus, Wali Kota Pekanbaru yang yang mengadu ke Jenderal Idham Azis dan membawa-bawa program Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak etis dan mengganggu hubungan harmonis antar instansi di daerah. Firdaus menuding aparat penegak hukum membuat gerah hingga membuat takut pemerintah melaksanakan pembangunan.

 

"Wako Pekanbaru hendaknya tidak Childish dan jangan nuding-nuding aparat terus bawa-bawa program Jokowi, itu udah gak benar" kata Nurul Hadi, Wakil Ketua Bidang Politik, DPD Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Provinsi Riau Rabu malam (19/12/2019).

 

Karena kata Hadi, jika Firdaus komitmen mendukung program pemerintah pusat tidak mesti merusak hubungan antar institusi. Sikap Firdaus itu tegas Hadi dengan mengadu ke Kapolri dan menuding seolah-olah aparat menggangu pembangunan itu bukan sikap pemimpin yang berintegritas baik.

 

Justru, lanjut Hadi perbuatan Firdaus pada akhirnya melahirkan masalah baru di daerah akibat perbuatan mengadu dan menuding yang belum tentu kebenarannya.

 

"Kami berharap agar Firdaus lebih fokus membenahi Kota Pekanbaru ini dari ancaman banjir, infrastruktur yang amburadul jalan-jalan buruk, beresin sampah, dan yang paling penting jangan menciptakan hubungan disharmonis antar instansi, supaya pembangunan bisa berjalan" harapnya.

 

Selain itu kata Hadi, Firdaus harus membuat kebijakan yang menyentuh pada persoalan rakyat sesuai perintah Presiden Jokowi. "Ingat pembangunan itu harus dirasakan (delivery) oleh rakyat, bukan send saja. Berhentilah bikin kantor-kantor mewah tapi nggak berdampak terhadap kesejahteraan rakyat" tegas Hadi.

 

Kepada aparat kepolisian maupun Kejaksaan tegas Hadi, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) selaku sayap organisasi PDI Perjuangan mendukung penuh kerja-kerjanya dalam memberantas perilaku korupsi yang dapat merugikan rakyat banyak.

 

"Bapak-bapak kepolisian maupun kejaksaan jangan takut kami siap mendukung jika untuk kepentingan rakyat, basmi korupsi jangan biarkan ruang sedikitpun kepada perbuatan korup itu, rakyat akan mendukung kerja aparat, untuk mensejahterakan rakyat harus basmi prilaku korup" tegas Hadi.

 

Mengutip laman resmi Pemko Pekanbaru di pekanbaru.go.id ucapan Firdaus itu disampaikannya saat bersama pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), saat melaksanakan silaturrahmi sekaligus audiensi dengan Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Drs.Idham Azis, MSi, Selasa (17/12/2019).

 

Dalam website Pemko Pekanbaru itu Firdaus menuding aparat hukum terlalu agresif dan membuat pembangunan tidak berjalan.

 

Menurut Firdaus dalam situs tersebut, dia menyampaikan hal itu dari laporan kepala daerah dalam audiensi itu.

 

Dia mengklaim saat ini hampir di seluruh daerah enggan melakukan pembangunan karena adanya gangguan-gangguan secara hukum, baik melalui laporan LSM maupun kelompok masyarakat yang belum tentu kebenarannya. 

 

"Namun reaksi dari aparat hukum, penegak hukum, itu terlalu agresif. Sehingga membuat gerah dan juga ketakutan dari penyelenggara pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah," sebut Walikota dikutip dari laman pekanbaru.go.id

 

Dan dalam laman itu juga Firdaus membawa-bawa program Presiden Jokowi yang mengatakan, untuk menuju Indonesia Maju sesuai program Presiden Joko Widodo (Jokowi), pondasi pembangunan berada di daerah terutama di kabupaten/kota yang masuk daerah otonom.

 

"Tapi kalau pembangunan daerah terganggu, kebijakan kepala daerah tidak terlaksana karena ketakutan bawahannya untuk melaksanakan kebijakan itu. Sehingga,  program Indonesia Maju sulit akan tercapai," kata Firdaus.