GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Trino Hadi, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menilai Firdaus seharusnya melihatnya secara objektif atas peran serta masyarakat dalam mengawasi pembangunan di daerah. Adanya swadaya masyarakat untuk melaporkan tindak pidana mengarah ke korupsi, semestinya dapat membantu pemerintah daerah sendiri.

 

"Semakin banyak yang mengawasi kinerja pemerintah sebenarnya akan semakin baik. Tentu justru akan cepat mencapai tujuan Indonesia maju. Kenapa, karena dengan banyak pengawasan dari masyarakat atau kelompok masyarakat, program pembangunan yang dilaksanakan akan dikerjakan dengan serius" kata Triono kepada Gagasan Rabu malam (18/12/2019).

 

Sehingga lanjutnya program pembangunan dikerjakan secara serius dan tidak bermain-main, dan lanjutnya lagi tentu sebenarnya akan mencegah tindakan korupsi oleh pihak terkait.

 

Karena kata Triono, tentunya para penegak hukum tahu jika ada pelanggran hukum saat adanya laporan masyarakat. "Karena ketika sengaja melakukan kesalahan, banyak pengawas yang akan melaporkan kepada aparat penegak hukum" ujar dia.

 

Dengan demikian program pembangunan itu saat dikerjakan dilakukan dengan sungguh-sungguh. "Lebih teliti, dan apalagi berniat untuk korupsi" tegas dia.

 

Siapapun yang melaporkan, lanjut Triono, jika memang ada dugaan korupsi, lalu ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum maka seharusnya kepala daerah mengevaluasi kinerja bawahannya.

 

"Karena, pasti aparat penegak hukum akan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan seterusnya. Dan jika tidak ditemukan bukti yang cukup ya laporan pasti tidak ditindak lanjuti" tegasnya.

 

Seharusnya kata Triono, Firdaus selaku Wali Kota Pekanbaru justru pengawasan masyarakat akan membantu dirinya dalm mengawasi kinerja bawahannya.

 

Soal partisipasi LSM atau kelompok masyarakat yang mengawasi kinerja pemerintah ini, menurut Triono, banyak regulasi yang mengatur tentang partisipasi warga dalam pengawasan pembangunan.

 

Bahkan kata Triono, jika Firdaus membaca Rencana Aksi Pencegahan Korupsi daerah se Riau termasuk provinsi ada satu poin yang memandatkan kepada pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan.

 

"Nah jika ada oknum-oknum masyarakat atau kelompok masyarakat yang melakukan pengawasan dengan niat yang tidak baik. Misalnya memeras pejabat dengan menakut-nakuti ada kasus pejabat terkait punya hak untuk melaporkan ke aparat penegak hukum" tukas dia.

 

Baca Juga : Ngadu ke Kapolri Dan Tuding Aparat Hukum Bikin Gerah, Wako Pekanbaru Jangan Bawa-bawa Program Jokowi

 

Perilaku Firdaus yang mengadu kepada Kapolri Jenderal Idham Azis dan menyebutkan bahwa aparat penegak hukum sebut dia terlalu agresif serta menghambat pembangunan dinilai tidak etis dan kurang berintegritas sebagai kepada daerah.

 

Hal itu disampaikan oleh Nurul Hadi, Wakil Ketua Bidang Politik, DPD Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Provinsi Riau. Firdaus dinilai kekanak-kanakan dan menimbulkan hubungan tidak harmonis sesama lembaga negara.

 

Apalagi Firdaus membawa embel-embel dan mengatasnamakan program Presiden Jokowi untuk menuding aparat penegak hukum membuat gerah dan menghambat pembangunan. Padahal aparat penegak hukum itu hanya menjalankan tugasnya.

 

Hadi menegaskan agar para penegak hukum baik aparat kepolisian dan kejaksaan untuk tidak memperdulikan omongan Wako Pekanbaru tersebut. Karena Firdaus tidak bisa mengintervensi penegakan hukum jika ditemukan ada indikasi korupsi.

 

Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) selaku sayap organisasi PDI Perjuangan tegas Hadi, mendukung penuh kerja-kerja aparat penegak hukum dalam memberantas perilaku korupsi yang dapat merugikan rakyat banyak.

 

"Bapak-bapak kepolisian maupun kejaksaan jangan takut kami siap mendukung jika untuk kepentingan rakyat, basmi korupsi jangan biarkan ruang sedikitpun kepada perbuatan korup itu, rakyat akan mendukung kerja aparat, untuk mensejahterakan rakyat harus basmi prilaku korup" tegas Hadi.

 

Firdaus kata Hadi tak perlu menciptakan persepsi buruk kepada aparat penegak hukum. "Jika memang tidak ada salah kenapa harus mengadu-ngadu dan membuat pernyataan bahwa pembangunan terhambat gara aparat hukum bekerja menjalankan tugasnya" tegas Hadi.

 

Firdaus, lanjut Hadi fokus saja membangun Kota Pekanbaru ini, terutama memberikan pembangunan yang berdampak kepada masyarakat.

 

Mengutip laman resmi Pemko Pekanbaru di pekanbaru.go.id ucapan Firdaus itu disampaikannya saat bersama pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), saat melaksanakan silaturrahmi sekaligus audiensi dengan Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Drs.Idham Azis, MSi, Selasa (17/12/2019).

 

Dalam website Pemko Pekanbaru itu Firdaus menuding aparat hukum terlalu agresif dan membuat pembangunan tidak berjalan. Dalam situs itu juga Firdaus memamerkan fotonya bersama Jenderal Idham Azis.

 

Menurut Firdaus dalam situs tersebut, dia menyampaikan hal itu dari laporan kepala daerah dalam audiensi itu.

 

Dia mengklaim saat ini hampir di seluruh daerah enggan melakukan pembangunan karena adanya gangguan-gangguan secara hukum, baik melalui laporan LSM maupun kelompok masyarakat yang belum tentu kebenarannya. 

 

"Namun reaksi dari aparat hukum, penegak hukum, itu terlalu agresif. Sehingga membuat gerah dan juga ketakutan dari penyelenggara pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah," sebut Walikota dikutip dari laman pekanbaru.go.id

 

Dan dalam laman itu juga Firdaus membawa-bawa program Presiden Jokowi yang mengatakan, untuk menuju Indonesia Maju sesuai program Presiden Joko Widodo (Jokowi), pondasi pembangunan berada di daerah terutama di kabupaten/kota yang masuk daerah otonom.

 

"Tapi kalau pembangunan daerah terganggu, kebijakan kepala daerah tidak terlaksana karena ketakutan bawahannya untuk melaksanakan kebijakan itu. Sehingga,  program Indonesia Maju sulit akan tercapai," kata Firdaus.