GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Ucapan Wali Kota Pekanbaru, Firdaus dimuat dalam situs resmi miliki Pemerintah Kota (Pemko) di www.pekanbaru.go.id, yang menyebutkan bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) membuat gerah pemerintah daerah, menuai kritik dan harus mendapat teguran keras dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Pasalnya ucapan Firdaus itu dapat memicu hubungan yang tidak harmonis antar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) di seluruh Indonesia.

 

Hal itu disampaikan oleh Nurul Hadi, Wakil Ketua Bidang Politik, Dewan Pimpinan Daerah, Relawan Perjuangan Demokrasi (DPD-Repdem) Provinsi Riau, salah satu organisasi sayap PDI Perjuangan.

 

"Karena jika didiam-diamkan saja, hal itu akan dia ulangi lagi ucapan yang tak pantas disampaikan ke publik, maka harus ada teguran kepada yang bersangkutan untuk lebih cerdas dalam menyampaikan sesuatu ke publik, dia kan kepala daerah, mestinya cerdas dan mampu membangun aura positif kepada publik dan sesama pejabat negara" ungkap Nurul Hadi, Senin pagi (23/12/2019).

 

Dalam hal ini, menurut Hadi panggilan akrabnya, menyarankan supaya Menteri Dalam Negeri memberikan teguran keras dan jika perlu diberikan peringatan kepada Firdaus supaya segera memperbaiki hubungan yang baik sesama pejabat negara.

 

Karena menurutnya lagi, akibat pernyataan Firdaus yang kontroversial itu setidaknya seluruh jajaran Polda dan Kejati di daerah seluruh Indonesia merasa tersinggung atas omongannya yang menyebut APH bikin gerah pemda.

 

"Terlepas itu sebagai materi audensi dengan Kapolri bapak Jenderal Idham Azis bersama organisasi Apeksi, namun kan tidak perlu disampaikan ke publik apalagi dimuat dalam bentuk artikel dan dibaca banyak orang, itu namanya mau gertak atau mau pamer?" tuturnya.

 

Jika Firdaus merasa dirinya bersih dan tidak sedikitpun pernah melakukan pelanggaran hukum, hendaknya lanjut Hadi, tidak perlu gerah dengan APH. Sehingga ucapannya tidak menimbulkan dan memicu hubungan tak harmonis sesama Forkompinda di daerah.

 

Baca Juga : Wali Kota Pekanbaru Harus Minta Maaf, Sebut APH Daerah Hambat Pembangunan

 

Apalagi, lanjut Hadi, Firdaus membawa-bawa program Presiden Joko Widodo (Jokowi) seolah-olah pembangunan Indonesia Maju tak bisa berjalan jika APH terlalu agresif.

 

"Kecuali yang bersangkutan punya bukti bahwa APH bikin gerah ya laporkan saja, kan dapat ditindaklanjuti oleh penegak hukum jika memang benar, bila perlu laporkan ke presiden Jokowi" tegasnya.

 

Untuk itu, kembali disampaikan Hadi, Mendagri, Tito Karnavian agar dapat memberikan teguran kepada Wako Pekanbaru tersebut. Dan jika perlu menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh APH yang ada di Indonesia.

 

Selain itu, Firdaus harus lebih fokus pada pembangunan di daerah saja, dalam hal Kota Pekanbaru yang hingga saat ini masih belum terurus, baik masalah banjir, sampah serta infrastruktur publik seperti jalan-jalan yang masih buruk dan membahayakan warga kota.

 

Kemudian kepada APH lanjut Hadi, baik Kejaksaan maupun Polri, Repdem selaku organisasi sayap PDI Perjuangan akan mendukung penuh kerja-kerja dalam pemberantasan korupsi. "Nggak perlu ragu dan tebang pilih, sikat aktor-aktornya yang terindikasi melakukan korupsi, karena negara ini akan sejahtera jika korupsi makin diberantas" tutup Hadi.

 

Diberitakan sebelumnya, situs resmi milik Pemko Pekanbaru www.pekanbaru.go.id yang memuat artikel soal hasil pertemuan dengan Kapolri Jenderal Idham Azis dan dinilai menyudutkan aparat penegak hukum daerah pada Kamis siang (19/12/2019) sudah hilang. Diduga artikel sengaja dihapus.

 

Hingga Jumat siang (20/12/2019), Masirba H Sulaiman, Kabag Humas Pemko Pekanbaru belum memberikan keterangan resmi soal penghapusan artikel tersebut.

 

Sebelumnya pada Kamis siang saat dikonfirmasi dia mengaku masih mengikuti acara. "Saya lagi acara" tulis dia kepada Gagasan Kamis siang (19/12/2019) menanggapi pertanyaan yang disampaikan kepadanya.

 

Dalam penelusuran Gagasan, artikel yang berjudul "Sampaikan Berbagai Persoalan Wali Kota Pekanbaru dan Apeksi Sampaikan Berbagai Persoalan" saat ditelusuri linknya tertulis "Maaf! Error 404 Mohon maaf, kami tidak bisa menemukan halaman yang anda minta. Biasanya disebabkan karna ada salah dalam penulisan alamat." Bunyi situs milik ke Pemko Pekanbaru saat link terkait artikel dimuat pada Selasa 17 Desember 2019.

 

Hingga berita ini dilansir, Gagasan masih mencoba menghubungi pihak berwenang Pemko Pekanbaru terkait keterangan resmi soal penghapusan artikel yang dimuat tersebut.