Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Pekanbaru Serahkan Data Warga Terdampak Covid-19
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kota Pekanbaru, menyerahkan data masyarakat yang terdampak Virus Corona (Covid-19) kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, M Noer.
Pemberian data tersebut langsung diserahkan Fraksi PDI-P pada saat rapat Refocusing anggaran DPRD Kota Pekanbaru bersama tim Gugus Tugas Covid-19.
"Beberapa waktu yang lalu ketua DPRD minta seluruh anggota DPRD Pekanbaru untuk meminta data warga yang tidak mampu di daerah pemilihan masing-masing," kata Ketua Fraksi PDI-P, Dapot Sinaga, Jum'at (08/05/2020).
Lanjut Dapot surat perintah dari ketua DPRD tersebut bukan hanya ditujukan kepada PDI-P saja, namun juga kepada seluruh anggota DPRD Pekanbaru.
"Makanya kita kasih ke Sekda data itu, masalah diterima atau tidak yang penting kami merasa puas," tukasnya
Dalam rapat yang langsung Dipimpin Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani beserta tiga Wakil Ketua DPRD, Ginda Burnama, Tengku Azwendi dan Nofrizal juga terungkap bahwasanya anggaran Rp 115 Miliar yang semula dianggarkan untuk penanganan Covid-19 di Pekanbaru belum teralisasi.
Adapun alasannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pekanbaru menurun drastis akibat Covid-19, dan diperkirakan pendapatan akan terus merosot sampai bencana Covid-19 berakhir.
Kepala Bapenda Pekanbaru Zulhelmi Arifin menjelaskan beberapa bukti PAD Pekanbaru yang terus menurun. Diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak tempat hiburan.
"Biasanya pajak hotel Rp 4 Miliar satu bulan, ketika bencana covid hanya Rp 900 jutaan. Pajak restoran biasanya Rp 11 M satu bulan merosot jadi Rp 4,8 Miliar. Pajak hiburan 2,1 Miliar menurun ke angka Rp 600 juta," kata Zulhelmi.
Menanggapi ini Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani mengakui bahwa uang Rp 115 Miliar yang selama ini dilaporkan ke DPRD Pekanbaru hanya angka diatas kertas saja.
"Rapat tadi tujuannya untuk mengetahui perkembangan refocusing anggaran, bagaimana kondisi keuangan kita. Kalau memang ada uang ya sampaikan ke kita. Ternyata terbuka kalau Pemko gak ada uang," kata Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani, Jumat, 8 Mei 2020.
Tak hanya PAD yang menurun, dana dari pemerintah pusat juga menjadi kendala, dimana seharusnya ada anggaran Rp 71 Miliar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), realitanya pusat hanya mengirim Rp 40 Miliar saja.
"Nah, kita mengundang mereka kesini untuk membicarakan solusi kedepannya. Apalagi ada pak sekda juga sebagai kepala TAPD. Kalau butuh bantuan sampaikan ke DPRD. Gimana solusinya? Tapi kalau dari bahasanya saya lihat tidak ada minta solusi, artinya pemko bisa menanggulanginya semua," jelasnya.
Hamdani tak mempersoalkan jika Pemko tak melibatkan DPRD dalam menutupi kekurangan dana ini, sebab yang terpenting adalah Pemko bisa mengakomodir kebutuhan 132 ribu KK yang terdampak Covid-19 di Pekanbaru.
Sementara itu, Sekko Pekanbaru M Noer mengakui jika uang Rp 115 Miliar tersebut memang tidak ada saat ini. Karena uang itu berasal dari APBD yang mana APBD isinya adalah perencanaan.
"Kalau ada yang membayangkan uang teronggok Rp 115 M, itu tidak ada, APBD ini kan semua prediksi," jelas M Noer.
Disinggung sampai hari ini sudah berapa uang yang terkumpul dari total Rp 115 Miliar, M Noer menegaskan dalam istilah APBD tidak ada yang namanya 'mengumpulkan' uang karena APBD akan terus berputar.
"Tidak ada istilah berapa terkumpul, tidak ada. Kalau ada (kas) langsung kita belanjakan. Tahap pertama sudah terpakai Rp 4,2 Miliar," ujarnya
Dari Rp 4,2 Miliar itu diakui M Noer tidak ada bantuan untuk Sembako. Namun ia tak bisa merincikan lebih jelas karena ia harus membuka data terlebih dahulu.
"Sekarang ada lagi ni (belanja), tapi saya tak bisa jelaskan disini," tandasnya
LAINNYA
Tulis Komentar