Wagubri Buka Webinar Launching Policy Brief Penanganan Konflik Perkebunan Sawit di Riau
Edy Natar Nasution, Wakil Gubernur Riau
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution membuka sekaligus menjadi penanggap pada acara webinar "Launching Policy Brief penanganan konflik perkebunan sawit di Riau" secara virtual di Kediaman Wakil Gubernur Riau, Selasa (01/12/2020).
Saat membuka webinar tersebut, ia menyampaikan bahwa salah satu penyelenggaraan usaha perkebunan adalah untuk mensejahterakan dan kemakmuran rakyat serta menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat yang ada disekitar perkebunan tersebut.
"Dengan peran dan fungsinya tersebut, sub sektor perkebunan memberikan fungsi pendapatan domestik bruto yang segnifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," kata Wagubri.
Diungkapkannya, salah satu penghambat usaha perkebunan yaitu terjadinya konflik antara perusahan perkebunan dan masyarakat. Yang mana hubungan antara perusahan dan masyarakat sekitar tidak selalu terjalin dengan baik karena ada banyak ketidakpuasan terhadap beroperasinya perusahaan di wilayah mereka.
Konflik perkebunan biasanya memiliki sifat yang multidimensi menyangkut hukum, sosial, budaya, politik dan ekonomi sehingga permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan secara versial, akan tetapi menurutnya, hal tersebut tetap harus melibatkan beberapa instansi baik dipusat maupun di daerah.
Untuk memfasilitasi penanganan konflik perkebunan pemerintah provinsi Riau, sesuai sesuai dengan keputusan Gubernur Riau maka telah dibentuk tim terpadu penanganan konflik sosial yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, TNI serta jajaran perangkat daerah terkait.
"Semoga webinar dalam penanganan konflik tersebut dapat memberikan jalan keluar dalam penanganan konflik perkebunan sawit khususnya di Provinsi Riau," tutupnya.
Karena menurut Wagubri, kontribusi perkebunan yang ada di Provinsi Riau mengungguli produk domestik bruto (PDB) pada sub sektor migas dan panas bumi.
Dia mengakui, tidak dapat dipungkiri bahwa sub sektor perkebunan di Provinsi Riau telah menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat dengan luas perkebunan yang mencapai 3,62 juta hektare.
"Hampir 30 persen masyarakat Riau menggantungkan hidupnya pada sektor perkebunan," ujarnya.
Di tengah semakin pentingnya peran perkebunan dalam perekonomian nasional khususnya di Provinsi Riau, dia berharap penyelenggaraan usaha perkebunan bisa memahami berbagai tantangan dan isu yang perlu disikapi secara bijak oleh segenap pemangku kepentingan.
Dan pada perusahaan-perusahaan besar, dia menyebutkan, banyak sekali persoalan yang terjadi seperti legalitas usaha perkebunan, kepatuhan terhadap regulasi, status dan perolehan lahan, okupasi lahan, keamanan dalam investasi, serta kepastian hukum.
LAINNYA
Tulis Komentar