GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU – Pada pertemuan Nasional yang membahas percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang digelar Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPW-Apakasindo) Riau menghasilkan komitmen yang tidak biasa. Dimana kegiatan tersebut dihadiri langsung dari Kantor Staf Presiden dan Kantor Wakil Presiden.

M. Rizal Ismail, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar (TTP) saat memberikan arahan pada acara FGD Percepatan PSR yang dilaksanakan sejak 21 sampai 23 Februari lalu di salah satu hotel di Pekanbaru, memberikan harapan baru bagi petani sawit, terkhusus di Provinsi Riau. 

Harapan tersebut karena bercermin capaian PSR nasional tahun lalu hanya 17.587 hektar (9,5%) dari target 185 ribu hektar. Dari total target tersebut, tahun lalu Riau mendapat jatah 11 ribu hektar dan hasilnya Nol Persen.

M. Rizal Ismail, mengaku ia diperintahkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjendbun) supaya memberikan perhatian khusus ke capaian PSR, terkhusus di Riau. 
“Bulan Maret ini harus tercapai 51 ribu hektar secara nasional” itu perintah Pak Direktur Jenderal Perkebunan. Adapun target PSR tahun ini secara nasional adalah 180 ribu hektar dan Riau tahun ini dijatah seluas 24.191 hektar " kata dia.

Untuk mencapai target itu kata dia berbagai upaya, inovasi dan strategi sudah dan akan kami lakukan.

Diantaranya berkoordinasi dengan asosiasi perkelapa sawitan, seperti Apkasindo. “Bagi saya Apakasindo sangat berperan penting untuk mencapai target tersebut, sebagai organisasi yang cukup besar yang menaungi dua tipologi petani sawit, yaitu petani swadaya dan petani bermitra, yang anggotanya tersebar di 22 provinsi, saya menaruh harapan” beber dia. 

Dari segi regulasi, Kementerian Pertanian sudah merevisi Permentan 03 tahun 2022 menjadi Permentan 19 tahun 2023, terkhusus pada poin gambut tidak menjadi syarat lagi.

Demikian juga dengan pola jalur kemitraan, dimana jalur kemitraan kita perkuat dengan rekomendasi dari Ditjenbun. “Untuk jalur kemitraan ini kami berharap BPDPKS cepat menetapkan verifikator supaya tim verifikator bisa langsung bekerja di lapangan ” lanjutnya.

Dia mentakan bahwa Menteri Pertanian melalui Dirjendbun, sudah menetapkan Riau sebagai Percontohan untuk percepatan PSR nasional dan kami akan berkantor di Pekanbaru untuk itu. “Alhamdulillah kami sudah disiapkan ruangan oleh Kadis Perkebunan Riau” ujarnya.

Hal yang sama juga akan dilakukan di semua provinsi sawit, namun kami akan mulai dari Riau. Pak Dirjend Survey  dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya, tadi saat memberikan pengarahan sudah mengatakan “ada bottleneck dan sepakat penyederhanaan persyaratan PSR " katanya lagi..

Dia mengatakan untuk itu, tanggal 27 Februari nanti akan dilaksanakan rapat kordinasi kelapa sawit nasional dan sekaligus akan dilaksanakan penandatangan komitmen bersama dalam mendukung program PSR antara Dirjen Perkebunan dengan Dirjend SPPR dan Dirjend Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL).

Jika semua usaha dan strategi ini sudah kami lakukan, namun tidak mencapai target Pak Dirjendbun, “Maka saya akan mundur dari jabatan saya” kata Rizal, yang membuat semua peserta FGD terhentak dan hening. Hal yang sama juga disampaikan oleh Mula Putra, Kordinator Kelapa Sawit, saat menyampaikan meteri percepatan PSR “bersedia mundur dari Jabatan Kordinator Sawit jika target Pak Dirjend tidak tercapai”, ini bentuk tanggungjawab saya kepada petani sawit Indonesia " ungkpanya.

Mendengar pernyataan kedua pejabat penting bidang sawit ini, saat sesi diskusi, Ketua Umum DPP Apkasindo, Dr Gulat ME Manurung, C.IMA, mengaku belum pernah pejabat mengatakan seperti itu.

"Ini yang pertama saya dengar, luar biasa komitmennya. Sebagai rasa bangga dan hormat atas komitmen tersebut, kami juga dari Apkasinfo malam ini (21/2) akan mengadakan rapat kordinasi dengan pengurus Apakasindo se Riau. Saya minta Ketua DPW Riau menyiapkan ruangannya” tegas Gulat.

KH Suher, Ketua Apakasindo  Riau, langsung tampil dan menyampaikan pendapat bahwa sesungguhnya jika persyaratan PSR disederhanakan, target Dirjenbun tersebut sangat mudah dicapai. "Saya mencatat dari pemaparan Pak Direktur Rizal, untuk Riau secara total targetnya 24.191 hektar di tahun 2023 ini " kata dia. 

Untuk itu DPW Riau kata dia lagi, menargetkan minimum 10 ribu hektar PSR dari Riau masuk ke Ditjenbun paling lama bulan Juni.

"Jika tidak tercapai target minimum, maka saya juga akan mundur dari Jabatan saya.
Malam ini kami siap rakor membahas strategi mencapai target tersebut, kata Suher sambil menyalam dan mengembalikan mic ke Ketua Umum DPP Apkasindo” kata dia.

Mendengar komitmen dari Ketua APKASINDO Riau, Gulat langsung menyemangati Ketua DPW Riau dan 11 Ketua-Ketua DPD yang komplit hadir.  

Namun diluar dugaan, dihadapan 359 peserta yang hadir, Gulat pun menyampaikan “jika semua persyaratan yang menghambat dan memperlambat PSR sudah dibereskan oleh Ditjendbun, Dirjend SPPR dan Dirjend PKTL, namun target minimum PSR Riau yang disampaikan oleh KH Suher tidak tercapai juga, maka saya juga akan mundur dari Ketua Umum DPP APKASINDO”. 

“Ya kami (Ketua Umum dan Ketua DPW) akan mundur dan itu sungguh-sungguh. Supaya itu tidak terjadi maka saya mengajak rekan-rekan APKASINDO di Riau bergotong royong untuk capaian PSR minimum 10 ribu hektar dari Riau dengan batas waktu akhir bulan Juni”.

Sontak saja membuat seluruh peserta yang hadir menjadi riauh dan protes seakan tidak ikhlas jika Ketua Umum harus mundur. Hal ini diprotes peserta perwakilan dari DPW Jambi, Papua Barat, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan sembari mengatakan “Ketum itu memimpin 22 Provinsi, tidak tepat harus mundur jika kegagalan hanya di Riau”.

“Kami berharap kepada Dirjend Perkebunan, Dirjen PKTL dan Dirjend SPPR, berani keluar daei zona nyaman dan  mengesampingkan persyaratan yang tidak perlu (menyederhanakan).  Apa yang menjadi cita-cita Pak Presiden Jokowi yaitu meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat melalui PSR, dapat tercapai dan petani sawit menjadi setara” ujar Harry Dhermawan, peserta dari Jambi.