"Anggaran kita kurang bayar transfer pusat itu sekitar Rp 180 miliar. Sementara ada lebih bayar 40 miliar. Sehingga kita masih memiliki anggaran 140 miliar yang belum di transfer ke kas daerah hingga saat ini, makanya beberapa kegiatan belum bisa kita bayarkan," kata Bupati.

Sedangkan, lebih bayar ada lebih kurang sebesar Rp 40 miliar, berarti ada utang pemerintah pusat kepada Pemkab Rohil Rp 140 miliar lagi dan ini lah yang belum di transfer ke Kas daerah Pemkab Rohil.

Sementara anggaran belaja Pemkab Rohil lanjut Bupati, masih ada sekitar 130 miliar yang belum dibayarkan.

"Tapi kami sudah rapat tim anggaran pemerintah daerah dan akan mencari solusinya. Sehingga tunda bayar ini bisa kita tuntaskan pada bulan Januari ini, kami akan mencari dana talangan (PI) BUMD kita," terangnya.

"Alhamdulillah uang PI kita sebesar 96 miliar sudah masuk dan uang ini akan kami gunakan untuk membayar tunda bayar. Namun dalam penggunaan uang PI ini juga ada aturannya," sebut Bupati lagi.

Dengan adanya tunda bayar ini tambah Bupati, ada yang beranggapan bahwa pemerintah daerah tidak matang dalam penyusunan anggaran. Namun Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan penyusunan anggaran dengan baik. Semua perhitungan telah dilakukan dan anggaran yanf ada bisa menyelesaikan seluruh kegiatan.

"Ini bukan salah di penganggaran, sebab kita kemarin menganggarkan di APBD murni dan perubahan sekitar 2,4 triliun, jadi uang ini sudah kita perhitungkan cukup untuk melakukan pembayaran secara keseluruhan. Namun yang terjadi, hingga saat ini uang yang kita tunggu tak kunjung masuk dari pusat dan kita telah mencoba berkomunikasi dengan Kementrian Keuangan. Ini bukan hanya terjadi di Rohil namun Provinsi juga mengalami hal yang sama," tambahnya lagi.

Untuk itu, Bupati berharap kepada seluruh pihak baik para kontraktor dan lainnya agar bersabar dan memastikan seluruh kegiatan tunda bayar akan diselesaikan pada bulan Januari 2024.