Perubahan dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebelumnya. Kemudian disebabkan keadaan yang menyebabkan harus diadakannya pergeseran anggaran, baik antar Organisasi.

Keadaan yang menyebabkan terjadinya SILPA tahun anggaran sebelumnya dan harus digunakan dalam tahun anggaran sesuai hasil Audit BPK RI.

Bupati Zukri menambahkan, berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah, bahwa Pemerintah bersama DPRD dapat melakukan Perubahan APBD.

Penyusunan KUPA dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh asumsi-asumsi dalam Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, sehingga berimbas  pada perubahan struktur  APBD Tahun 2024.

Bupati juga menyampaikan bahwa Perubahan APBD Tahun 2024 ini secara keseluruhan terjadi penurunan dari APBD murni, menjadi sebesar 2.070.341.758.661.

Walau mengalami penurunan tetapi angkanya tidak signifikan Artinya mengalami penurunan yang disebabkan oleh akumulasi pendapatan Daerah yang disesuaikan dengan penerimaan pembiayaan (Silpa) tidak mencapai target.

"Dapat kami sampaikan pada perubahan APBD 2024,pemerintah memfokuskan pada pengalokasian gaji dan TPP(14bulan), pengalokasian dana DBH DR, penanganan kemiskinan Ekstrem, dan penganti utang belanja tahun 2023 ". jelas Bupati Zukri, Selasa (24/9/2024).

Terakhir Bupati Zukri , menyebutkan dengan diserahkannya KUPA-PPAS  Tahun 2024 untuk dapat didiskusikan secara seksama, sehingga kebijakan dan program yang dituangkan didalam APBD-P 2024 menjadi lebih sempurna dan memberikan hasil nyata untuk pembangunan masyarakat dan Daerah Kabupaten Pelalawan.

"Kami berharap pembahasan KUPA-PPAS APBD-P 2024 bisa berlangsung cepat. Sehingga dapat dilakukan penyampaian, pembahasan, pengesahan Ranperda APBD-P 2024,"tutup Bupati Zukri.