GAGASANRIAU.COM, KAMPAR, — Pihak Yayasan Al Fatah Anasril, yang merupakan mitra pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Sungai Tonang, akhirnya angkat suara terkait skandal menu 'pecal basi' yang viral di media sosial.
Dia bukannya meredam suasana, klarifikasi resmi pihak yayasan justru memperlihatkan potret buruk koordinasi program nasional tersebut di lapangan.
Dimana, dalam pernyataan resminya, Rabu (26/2) malam, pihak yayasan terkesan melakukan upaya "cuci tangan" dengan menegaskan bahwa mereka bukanlah pengelola teknis dapur.
Narasi ini dianggap publik sebagai upaya pengalihan tanggung jawab atas kegaduhan yang telah merugikan penerima manfaat.
Alibi Teknis dan Saling Lempar Tanggung Jawab
Pihak yayasan mengeklaim bahwa seluruh urusan vital, mulai dari penyusunan menu, komposisi gizi, hingga distribusi, adalah domain mutlak Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Satuan Pelayanan Teknis Gizi (SPTG).
"Sebagai mitra, kami hanya dipercaya dalam pemenuhan kebutuhan pendukung. Kami tidak memiliki kewenangan mengatur teknis dapur atau menu. Itu sepenuhnya ranah BGN," ujar Anasril perwakilan yayasan dalam pembelaannya yang dikutip dari riaupos.jawapos.com.
Terkait menu pecal yang disebut basi oleh warga, pihak mitra berdalih persoalan utamanya hanyalah keterlambatan distribusi akibat proses pengolahan kentang yang memakan waktu lama.
Narasi "penyesuaian anggaran" juga muncul sebagai alasan di balik modifikasi menu lokal tersebut, yang justru berujung pada menurunnya kualitas layanan bagi anak-anak penerima program.
Bantahan Ancaman: 'Peringatan Hukum' atau Intimidasi?
Tak hanya soal kualitas makanan, Yayasan Al Fatah Anasril juga terseret dalam isu dugaan ancaman terhadap Kepala Desa Sungai Tonang.
Namun, tuduhan ini dibantah keras. Pihak yayasan mengeklaim pernyataan mereka bukan intimidasi, melainkan "peringatan hukum".
"Saya hanya mengingatkan bahwa merusak dapur berarti merusak aset negara. Itu bukan ancaman. Justru kami yang menerima informasi adanya rencana mobilisasi massa untuk perusakan," bela perwakilan yayasan.
Pernyataan ini justru memicu kritik baru. Publik menilai, alih-alih melakukan pendekatan persuasif terhadap warga yang kecewa karena mendapatkan makanan tidak layak, pihak mitra justru merespons dengan retorika hukum yang dianggap arogan oleh sebagian kalangan.
Manajemen Krisis yang Rapuh
Skandal di Sungai Tonang ini menjadi alarm keras bagi Badan Gizi Nasional. Keterlambatan distribusi yang dikambinghitamkan sebagai penyebab "isu" makanan basi menunjukkan lemahnya manajemen risiko dan kontrol kualitas di lapangan.
Kini, nasib keberlanjutan program MBG di wilayah tersebut bergantung pada evaluasi BGN. Apakah otoritas pusat akan tetap mempertahankan mitra yang cenderung defensif, atau melakukan perombakan total demi memastikan piring-piring anak bangsa tidak lagi terisi oleh makanan yang diperdebatkan kualitasnya?
