GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) saat ini tengah berada dalam tekanan hebat. Di satu sisi, perusahaan pelat merah ini dipacu untuk memenuhi target lifting minyak nasional dengan rencana pengeboran masif hingga 500 sumur per tahun.
Namun di sisi lain, ambisi tersebut menyisakan jejak darah, sedikitnya 15 nyawa pekerja dilaporkan gugur sejak transisi wilayah kerja pada 2021 hingga akhir 2025.
Dan berdasarkan rangkuman data publik dan catatan kritis dari DPRD Riau, angka kematian kerja di WK Rokan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.
Dan ironisnya lagi, pergantian jajaran direksi pada Mei 2023—yang salah satunya disebabkan oleh isu keselamatan kerja, ternyata belum mampu menjadi "obat penawar" mujarab.
Insiden fatalitas di Rig Duri Field pada penghujung 2025 menjadi bukti nyata adanya lubang besar dalam sistem pengawasan.
Anatomi Masalah: Target Masif vs Kelelahan Pekerja
Naiknya target operasional hingga empat kali lipat dibanding era operator sebelumnya memunculkan dugaan adanya beban kerja berlebih (fatigue) yang sistemik.
Di tengah masifnya aktivitas lapangan, rasio antara jumlah pekerja, pengawas HSE (Health, Safety, and Environment), dan beban kerja per jam diduga tidak lagi berada dalam titik ideal.
"Industrialisasi migas yang terlalu dipacu tanpa evaluasi beban kerja yang jujur hanya akan menciptakan risiko kecelakaan yang berulang," ungkap Anton aktivis buruh Kampar di Pekanbaru Minggu sore (1/3/2026).
Selain masalah internal, Anton menduga ketergantungan pada vendor lokal dengan standar keamanan yang timpang dibandingkan vendor nasional juga menjadi titik lemah yang mematikan.
Selain itu juga audit keselamatan terhadap mitra kerja diduga sering kali "longgar" demi mengejar efisiensi anggaran di tengah target produksi yang mencekik.
Respon Minim Manajemen: Sinyal Krisis Transparansi?
Upaya konfirmasi telah dilakukan redaksi Gagasan kepada pihak manajemen PHR terkait data kumulatif 15 nyawa dan strategi mitigasi kelelahan kru lapangan.
Namun, hingga tenggat waktu Minggu (1/3/2026) pukul 21.00 WIB, Corporate Secretary PHR, Rinta, belum memberikan tanggapan substantif.
Dalam komunikasi singkat, pihak manajemen hanya menyatakan masih melakukan koordinasi internal tanpa memberikan penjelasan teknis terkait langkah konkret untuk menghentikan "rantai kematian" di lapangan.
Kegagalan manajemen dalam memberikan penjelasan transparan kian memicu tanda tanya besar: Apakah nyawa pekerja kini hanya dipandang sebagai statistik dalam neraca produksi minyak nasional?. Evaluasi total terhadap jajaran direksi PHR kini menjadi tuntutan yang kian nyaring disuarakan dari tanah Riau.
