GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan, PT Riau Pangan Bertuah, secara terbuka menunjukkan ketergantungan akut terhadap pasokan pangan dari luar daerah.
Demi mengamankan stok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2026, perusahaan pelat merah ini terpaksa "menjemput bola" ke Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Langkah yang diklaim sebagai strategi taktis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Riau ini diwujudkan melalui nota kesepahaman (MoU) dengan tiga koperasi tani di Pulau Jawa.
Fokus utamanya adalah menjamin pasokan cabai merah dan bawang merah—dua komoditas yang kerap menjadi "momok" pemicu inflasi di Bumi Lancang Kuning.
Direktur PT Riau Pangan Bertuah, Ade Putra Daulay, berkilah bahwa kerja sama ini merupakan bagian vital dari pengamanan suplai.
"Kegiatan ini merupakan salah satu upaya TPID Riau dalam pengamanan suplai cabai merah dan bawang merah menghadapi Idul Fitri 2026," ujar Ade, Selasa (3/3) malam.
Kegagalan Kemandirian Pangan Lokal?
Penandatanganan kesepakatan yang berlangsung di Gedung Bank Indonesia DIY tersebut melibatkan koperasi tani dari Kabupaten Sleman dan Kabupaten Magelang untuk pasokan cabai merah, serta Kabupaten Brebes untuk komoditas bawang merah.
Meski dinilai sebagai langkah pengamanan logistik, kebijakan ini sekaligus menelanjangi kegagalan Riau dalam membangun kedaulatan pangan di tanah sendiri.
Sebagai provinsi dengan luas lahan perkebunan yang masif, Riau nyatanya belum mampu mandiri untuk urusan dapur masyarakatnya.
Ade menilai, ketergantungan pada satu sumber pasokan sangat berisiko saat permintaan melonjak tajam.
Dengan menggandeng petani di luar daerah, ia mengklaim Riau kini memiliki cadangan logistik yang lebih stabil.
"Semoga dengan kerja sama bersama tiga koperasi tani ini dapat menambah sumber pasokan untuk kebutuhan kita di Provinsi Riau," tambahnya.
Seremonial Gemuk di Balik Krisis Suplai
Langkah taktis yang diambil BUMD ini nyatanya mendapatkan dukungan penuh dari otoritas tertinggi di daerah. Penandatanganan tersebut bahkan disaksikan langsung oleh gerombolan pejabat penting, mulai dari Sekretaris Daerah Provinsi Riau SF Hariyanto, hingga para kepala kantor perwakilan Bank Indonesia dari tiga provinsi (Riau, DIY, dan Jawa Tengah).
Tak ketinggalan, jajaran birokrat seperti Kepala Biro Ekonomi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, hingga Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Riau turut hadir dalam seremoni tersebut.
Kehadiran barisan pejabat lintas instansi ini memicu pertanyaan kritis mengenai efisiensi anggaran koordinasi di tengah upaya menekan harga pangan.
Publik kini menunggu, apakah kerja sama lintas pulau ini benar-benar mampu menjamin harga cabai dan bawang tetap terjangkau di pasar-pasar tradisional Riau, ataukah biaya logistik dan seremonial justru akan menjadi beban baru bagi APBD dan kantong konsumen.
Hingga berita ini diturunkan, ketergantungan Riau terhadap pasokan pangan dari Jawa tetap menjadi rapor merah bagi program swasembada pangan yang selama ini didengungkan pemerintah daerah.
