GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU — Sudah selayaknya bendera setengah tiang dikibarkan bagi nurani Pemerintah Provinsi Riau. Karena gugurnya Muharmizan, petugas Manggala Agni yang menghembuskan napas terakhir usai berjibaku melawan bara api di Bengkalis, bukan sekadar berita duka.
Peristiwa tragis tersebut, adalah potret tragis bagaimana nyawa seorang pejuang lingkungan dihargai begitu murah oleh sistem anggaran yang mati rasa.
Irjen Pol Herry Heryawan, Kapolda Riau memang telah menyematkan gelar "Pahlawan Lingkungan" kepada almarhum. Sebuah penghormatan yang sangat layak bagi Muharmizan.
Namun, di balik seremoni dan ungkapan duka tersebut, tersimpan ironi memuakkan, pemerintah memuja pengorbanan nyawanya, namun mencekik logistik perjuangannya di lapangan.
Pahlawan yang 'Ditumbal' Logika Sungsang
Bagaimana mungkin seorang petugas dikirim ke garis depan bencana dengan dukungan anggaran yang hanya "recehan"?
Data yang dibongkar Fitra Riau menunjukkan betapa sungsangnya logika prioritas Pemprov Riau tahun 2026.
Di tengah status darurat karhutla yang dipatok hingga November 2026, anggaran pencegahan hanya dialokasikan sebesar Rp3,6 Miliar. Angka ini bukan sekadar minim, ini adalah sebuah penghinaan bagi keselamatan rakyat Riau.
Baca juga : Jerat Pidana Berlapis Menanti PT SLS, Tragedi Maut Olises dan Rapor Merah Kepatuhan Hukum Korporasi
Kontrasnya luar biasa menyakitkan. Di saat dana karhutla dipangkas habis dengan alasan defisit dan efisiensi, Pemprov Riau justru sanggup menggelontorkan Rp133 Miliar untuk memanjakan instansi vertikal.
Uang rakyat itu mengalir deras untuk membangun rumah dinas mewah Kapolda, rumah dinas Kajati, hingga fasilitas rumah sakit TNI dan Polri.
Gelar "Pahlawan" untuk Muharmizan seolah menjadi "obat penenang" bagi publik agar lupa bahwa ia gugur di bawah bayang-bayang sistem mitigasi yang gagal total akibat ketimpangan fiskal.
Bencana yang Dipelihara, Nyawa yang Diabaikan
Kematian Muharmizan adalah bukti nyata bahwa mitigasi karhutla di Riau tidak sedang baik-baik saja.
ISPA yang meningkat, ekonomi yang lumpuh di kawasan gambut, dan jatuhnya korban jiwa adalah konsekuensi logis dari kebijakan anggaran yang lebih memilih "fasilitas pejabat" ketimbang "fasilitas pemadam".
Pemerintah Provinsi Riau seolah membiarkan para petugas Manggala Agni dan relawan bertarung dengan tangan kosong.
Dana Rp3,6 miliar tentu tidak akan pernah cukup untuk membiayai operasi darurat, alat pelindung diri yang layak, hingga teknologi modifikasi cuaca yang mumpuni di lahan gambut yang sangat luas.
Ini bukan lagi soal efisiensi, ini adalah soal keberpihakan kemanusiaan.
Memotong TPP ASN dan mengepras dana bencana demi membangun gedung-gedung megah instansi vertikal adalah bentuk pengkhianatan terhadap publik.
Seremoni Tak Bisa Menghapus Dosa Kebijakan
GagasanRiau.Com menegaskan bahwa air mata dan gelar kehormatan tidak akan pernah cukup untuk membayar nyawa Muharmizan.
Jika Pemprov Riau benar-benar menghormati pengorbanannya, maka langkah pertama yang harus diambil adalah Koreksi Radikal APBD 2026.
Baca juga : Riau Terkepung Api 2026, Siaga Darurat Cuma Ritual, Korporasi Tetap Kebal?
Hentikan pembangunan fasilitas mewah yang tidak mendesak. Alihkan dana ratusan miliar tersebut untuk penguatan armada pemadam, asuransi nyawa bagi para pejuang di lapangan, dan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak asap.
Jangan biarkan gelar "Pahlawan Lingkungan" hanya menjadi hiasan di atas pusara, sementara di kantor-kantor pemerintahan, para pemangku kebijakan masih sibuk membagi-bagi jatah proyek fisik yang jauh dari urusan perut dan nyawa rakyat.
Muharmizan telah menuntaskan tugasnya dengan nyawa. Kini giliran Pemprov Riau: apakah tetap memuja beton, atau mulai menghargai kehidupan?
